Langganan SP 2

Lapas Klas IIB Sintang Beri Remisi 185 Orang

Sintang

Editor Kiwi Dibaca : 206

Lapas Klas IIB Sintang Beri Remisi 185 Orang
SK REMISI - Bupati Sintang, Jarot Winarno menyerahkan SK remisi kepada perwakilan warga binaan Lapas Klas IIB Sintang. Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI k-71, 185 Napi di Lapas Klas IIB Sintang, mendapatkan remisi.
SINTANG, SP - Bupati Sintang, Jarot Winarno berharap warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIB Sintang, yang dapat remisi bisa memanfaatkannya dengan baik. Menurutnya, remisi adalah hak setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat.   Harapan ini disampaikan oleh Bupati Jarot, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), tentang pemberian remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan RI ke-72, Kamis (17/8).  

Bupati Jarot yang membacakan sambutan Menkumham, Yasonna Laoly menyampaikan, Bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja secara pasti. Yaitu profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif, termasuk para warga binaan.  

“Salah satunya adalah dari para warga binaan, yang saat ini sedang belajar kembali. Jadi harus bisa menggunakan pemberian remisi ini baik, karena ini adalah penghargaan,” kata Bupati Jarot.   Menurutnya, membangun hukum dan HAM yang berkeadilan merupakan fondasi untuk pembangunan pada bidang lainnya. Hukum dan HAM di Indonesia, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini tercermin dalam kebijakan revitalisasi serta reformasi hukum, yang salah satu visinya adalah menghadirkan kembali negara dengan melindungi segenap bangsa.  

“Termasuk memberikan rasa aman pada seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, apabila ada yang bersalah dan tidak adil, harus dihukum sesuai UU yang berlaku,” ujarnya.   Dengan demikian, lanjut Bupati Jarot, Bangsa Indonesia mengartikan bahwa hukum dan HAM, adalah dasar bagi revitalisasi dan reformasi hukum itu sendiri. Termasuk pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kelembagaan, hingga pembangunan budaya hukum.  

“Tidak hanya itu, hukum dan HAM juga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini tercermin melalui aktivitas prioritas, berupa penataan regulasi yang baik dan penegakan hukum yang profesional,” papar Bupati Jarot.   Oleh karena itu, Bupati Jarot meminta, para warga binaan benar-benar bisa belajar dan menghargai hukum dan HAM yang ada. Selama di Lapas, semua warga binaan telah dididik, diberi pemahaman, dan diatur lagi pola serta perilaku hidup, agar saat kembali ke masyarakat, bisa bermanfaat hidupnya.  

“Saya berharap dengan adanya remisi perayaan HUT RI ke-72 ini, kita ubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja, yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan pembangunan,” tuturnya.   Kepala Lapas Klas IIB Sintang, Pujiono menyampaikan, pihaknya sudah memberikan pembinaan kepribadian terbaik, terutama dalam ketakwaan dan  kecintaan NKRI. Lapas juga membina kemandirian, dengan memberikan latihan kerja dan keterampilan.  

 “Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah yang tepat waktu. Perawatan kesehatan dan mendapatkan kunjungan. Termasuk mendapat remisi, yang merupakan hak warga binaan,” kata Pujiono.   Pujiono dalam kesempatan tersebut melaporkan, kondisi Lapas Klas IIB Sintang over kapasitas. Lapas ini hanya mampu menampung 200 orang, namun saat ini dihuni 475 warga binaan, yaitu Nara Pidana (Napi) dan tahanan, sementara petugas hanya 51 orang.  

“Kami mengusulkan 196 warga binaan mendapatkan remisi. Namun, disetujui hanya 185 orang,” ujarnya. (nak/mul)