Ratusan Massa Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Sintang

Editor Tajil Atifin Dibaca : 561

Ratusan Massa Unjuk Rasa di Kantor DPRD
ORASI - Ratusan mahasiswa yang tergabung di Aliansi Masyarakat Sintang Peduli Pendidikan melakukan orasi di depan kantor DPRD Sintang untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan GGD di Kabupaten Sintang,
SINTANG, SP - Ratusan mahasiswa dari STKIP Sintang dan Universitas Kapuas Sintang mengelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sintang untuk menyampaikan aspirasi terkait program Guru Garis Depan (GGD) yang dikeluarkan melalui kebijakan pemerintah pusat lewat kementrian pendidikan dan kebudayaan, Kamis (12/10) pagi.

Dalam orasi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Pol PP Kabupaten Sintang ini, masa tampak menyuarakan ketidakpuasan atas kebijakan pengadaan GGD yang dinilai diskriminatif dan mengabaikan para lulusan guru yang berasal dari penguruan tinggi lokal.

“Kami minta pemerintah pusat tidak berlaku diskriminatif dalam membuka jatah GGD, dan memberi peluang yang sama khsususnya untuk putra daerah, agar mereka juga bisa mengabdi di tempat sendiri,” ujar salah satu peserta aksi. Masa akhirnya ditemui DPRD dan diminta perwakilan masing-masing untuk melakukan audensi diruang sidang DPRD.

Ketua BEM STKIP Persada Kahatulistiwa Sintang, Bety Suci Elese, di hadapan anggota dewan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Sintang meminta agar dapat meyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Kami memohon dapat kiranya memperhatikan guru-guru yang sudah mengabdi selama ini di daerah perbatasan dan tertinggal di Sintang. Nasib mereka seharusnya lebih layak untuk diperjuangkan karena ada yang sudah mengabdi hingga belasan tahun,” ujarnya.

Dengan melimpahnya tenaga lulusan pendidik dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat, maupun para guru honorer, seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengangkat PNS tanpa membuat kebijakan yang terkesan menganaktirikan putra-putri daerah. “Kenapa tidak mengangkat mereka saja menjadi PNS.

Mengapa harus mengambil dari luar. Sementara mereka sudah mengerti kultur di daerah tersebut, karena sudah mengabdikan bertahun-tahun,” katanya.

Tidak adil bagi guru yang selama ini sudah mengabdi lama, bahkan gajinya tidak sampai satu juta.

 "Bayangkan saja gaji 400 ribu untuk satu bulan, apa yang bisa kita dapatkan dengan uang sebesar itu,” bebernya. Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Sintang, Lindra Azmar mengatakan bahwa program GGD merupakan wewenang pemerintah pusat dalam hal pengadaan guru. Kondisi ini memang cukup sulit bagi anak-anak daerah jika dilihat dari sisi persyaratan untuk bisa ikut tes GGD.

Namun Lindra mengatakan karena protes sudah sering disampaikan maka kedepan program ini akan diringankan dari segi persyaratan, sehingga akan membuka ruang bagi putra-putri daerah untuk turut serta berpartisipasi. Ditanya terkait tuntutan masa yang meminta agar para GGD mundur dan dipulangkan saja, Lindra mengatakan bahwa itu bukan kewenangan pihaknya.

 "Pengadaan GGD ini kan dari pusat, gaji mereka juga dari pusat. Terkait masalah tuntutan tentu akan tetap kami sampaikan dan bicarakan dengan pimpinan,” pungkasnya. (nak/pul)