Jarot Dukung Pembangunan Zona Integritas

Sintang

Editor Kiwi Dibaca : 310

Jarot Dukung Pembangunan Zona Integritas
SAMBUTAN - Bupati Sintang, Jarot Winarno saat memberikan sambutan pada kegiatan penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
SINTANG, SP - Bupati Sintang,  Jarot Winarno menghadiri penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Sintang, bertempat di aula PN Sintang, Kamis (26/10).  

Jarot Winarno mengatakan Pemkab Sintang menyambut baik dan mendukung penuh pencanangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Sintang ini.   

“Karena ini merupakan wujud komitmen untuk melawan korupsi dan pungli, serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Jarot.   Ia juga mengatakan hadirnya sosok birokrasi yang bersih, terbuka, profesional dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang prima, selalu menjadi dambaan masyarakat.  

“Sosok birokrasi tersebut dapat terwujud, di antaranya jika terbentuk suatu sistem internal birokrasi yang memiliki spirit membangun integritas yang kokoh," jelasnya.  

Karena dengan spirit integritas itu, menurut Jarot setiap aparatur negara dan pemerintah memiliki sistem pengendalian diri yang baik, perilkau yang bermoral, kejujuran serta ketulusan dalam mengabdi.   "Maka dari itu, upaya membangun semangat integritas aparatur sipil negara disemua lembaga negara dan pemerintahan harus terus dilakukan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada," ungkapnya.  

Jarot berharap pencanangan ini dapat menjadi contoh untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Sintang dalam membangun integritas personal dan lembaga.   Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Sintang Kelas II, Yandri Roni mengatakan zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementrian, lembaga, Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM.  

Sejalan dengan hal tersebut, Yandri menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI mempunyai visi dan misi tahun 2010-2035, terwujudkan badan peradilan yang agung, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.  

“Untuk merealisasikan visi MK tersebut, hari ini kami keluarga besar PN Sintang Kelas II menyatakan siap dan ikut melaksanakan misi besar tersebut,” terangnya.  

Untuk meningkan kualitas pelayananan publik tersebut, setiap enam bulan sekali pihaknya mengadakan survei kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, dengan responden antara lain para jaksa, polisi, penasehat hukum, terdakwa, petugas lapas, serta masyarakat yang berhubungan  secara langsung dengan pengadilan negeri sintang.  

Yandri menambahkan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, pihaknya secara terus menerus mengingatkan para hakim dan semua staff agar bekerja secara profesional. Saat ini juga telah terpasang CCTV di setiap sudut kantor.  

"Telah terpasang dengan jelas semua rincian biaya proses persidangan perdata agar tidak ada lagi keraguan dari masyarakat akan kemandirian dan objetivitas  dalam menangani perkara yang masuk," pungkasnya. (nak/pul)