Penambang Batu Gangsir Bukit Kelam

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 284

Penambang Batu Gangsir Bukit Kelam
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Jarot Winarno, Bupati Sintang 
“Kita berkoordinasi dengan BKSDA, dan BKSDA sedang membuat satu zonasi untuk pemanfaatan mana yang boleh dan mana yang tidak. Tak hanya itu, BKSDA juga sedang berkoordinasi dengan para penambang batu,”

Bharata Sibarani, 
Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah II Sintang 
“Hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat aktivitas penambangan ditutup. Tetapi setelah itu kita lihat, memang ada yang sudah tutup, tapi ada sebagian lainnya masih melakukan aktivitas penambangan dengan bermacam alasan,”

SINTANG, SP
– Para penambang batu masih mengeksploitasi batu di Bukit Kelam. Warga menambang batu untuk digunakan sebagai bahan bangunan dan mengguruk jalan. Kondisi lingkungan di Bukit Kelam semakin memprihatinkan. 

Nasib Bukit Kelam seakan mengingatkan pada nasib batu tunggal atau batu monolit terbesar di dunia tersebut. Namun, pemerintah Kabupaten Sintang tak bisa turut campur, karena lokasi wilayah itu, ditangani Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 

Sabynus Pangkas, salah satu warga yang menguasai empat hektare lahan di kaki Bukit Kelam mengatakan, dirinya sudah tiga tahun belakangan melakukan aktivitas penambangan batu di kaki bukit tersebut. 

Selama ini, bukan hanya dirinya saja yang menambang, melainkan ada banyak warga lain yang melakukan aktivitas serupa. Warga tak memahami prosedur bahwa, sekitar areal Bukit Kelam masuk dalam wilayah konservasi, dan berada dalam pengawasan BKSDA Wilayah II Sintang.

“Wilayah saya ini ada sekitar empat hektare. Isinya bermacam-macam, mulai dari durian, langsat, duku dan lainnya. Sebagian areal memang sudah saya tambang. Namun sekarang sudah berhenti karena ada peringatan dari pihak KSDA,” ujar Pangkas, saat ditemui Suara Pemred di gubuk kebun dekat areal bekas tambang galian batu, tepat di kaki Bukit Kelam itu.

Tanah seluas empat hektare tersebut, telah memiliki sertifikat resmi atas nama dirinya. Sertifikat itu diperoleh sekitar tahun 1990-an. Karenanya, ia berani mengelolanya. Berkaitan dengan tumpang tindih aturan mengenai wilayah tersebut, dirinya tidak paham sama sekali. 

Selama menambang, dirinya bisa mendapat pemasukan sekitar Rp2 juta per bulan, setelah dipotong upah pemecah batu dan biaya angkut. Batu-batu tersebut dijual untuk kebutuhan bahan bangunan, dengan harga per kubiknya sebesar Rp60 ribu.

Warga yang mengelola tanah sekitar kaki Bukit Kelam, sudah berlangsung lama dan turun temurun. Karena itu, dirinya berharap jika ada kebijakan berkaitan dengan kenyataan bahwa, wilayah itu masuk wilayah konservasi. 

Setidaknya, ia bersama masyarakat lokal lainnya, masih bisa mengelola hutan yang telah berisi kebun durian dan lain sebagainya, dan menanami wilayah tersebut dengan tanamam produksi seperti karet dan sawit.

Bupati Sintang, Jarot Winarno tidak menapik jika aktivitas penambangan batu yang dilakukan masyarakat di sekitar areal kawasan wisata alam Bukit Kelam, sudah berlangsung lama. 

Kini, sudah ada upaya intensif dari Seksi Konservasi Wilayah II KSDA Sintang, menertibkan itu semua. Pemkab Sintang tidak memiliki wewenang, maka menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah yang ada di sana.

“Kita berkoordinasi dengan BKSDA, dan BKSDA sedang membuat satu zonasi untuk pemanfaatan mana yang boleh dan mana yang tidak. Tak hanya itu, BKSDA juga sedang berkoordinasi dengan para penambang batu,” ujar Jarot, saat ditemui seusai menghadiri suatu kegiatan di Kota Sintang, Rabu (22/11). 

Ia menjelaskan, jika merujuk pada aturan dan ketentuan undang-undang tentang kawasan yang dilindungi, hal itu berat sekali. “Itu kalau kena Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan, sudah berat sekali,” imbuhnya.

Lalu, apa sanksi terhadap pihak yang terlibat aktivitas penambangan, termasuk para pembeli batu? 

“Pemkab tidak berada dalam kewenangan untuk mengatur itu, karena ini masuk ranah hukum polisi. Yang kedua, kewenangan kawasan tersebut pada BKSDA, bukan pada pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Tapi, karena masyarakat yang tinggal dan mengelola tambang batu adalah masyarakat di Sintang, pihaknya berkepentingan untuk sosialisasi kepada masyarakat, agar bisa mematuhi hukum yang berlaku. 

Terkait keluhan sebagian masyarakat yang mengaku, tidak memperoleh pendapatan lagi jika aktivitas mereka dihentikan, Jarot mengatakan, hal itu tidak juga bisa diklaim untuk pembenaran. Sebab, masih ada beberapa sektor lain yang ada ditengah masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Bukit Kelam tersebut. 

Ia menegaskan, potensi wisata di Bukit Kelam sangat kuat. Ada sektor agro ekonomi, seperti karet, sawit dan lainnya. Namun, ia mengakui mungkin belum optimal dalam menggarapnya. 


Hasil Kesepakatan


Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah II Sintang, Bharata Sibarani mengatakan, hasil kesepakatan tersebut sudah jelas, dan telah disepakati untuk menghentikan aktivitas penambangan batu secara ilegal di wilayah itu. Namun, seiring waktu berlalu, masih saja ada dijumpai beberapa pelaku tambang yang masih beraktivitas.

Pihaknya sudah mengadakan rapat di kecamatan beberapa waktu yang lalu, serta dihadiri oleh Muspika, Muspida, pemuka adat dan para penambang. 

“Hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat aktivitas penambangan ditutup. Tetapi setelah itu kita lihat, memang ada yang sudah tutup, tapi ada sebagian lainnya masih melakukan aktivitas penambangan dengan bermacam alasan,” ujar Bharata. 

Ia menegaskan, persoalan tambang batu, tentu tidak bisa didiamkan atau dibiarkan terus dengan berbagai dalih. Wilayah itu berada dibawah pengawasannya. Karena itu, hal-hal yang menyangkut aktivitas di dalamnya, harus sepengetahuan pihak BKSDA, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan dan aturan mengenai wilayah tersebut.

Tak hanya persoalan tambang batu yang dinilai merusak wilayah konservasi itu saja, pihaknya juga menghadapi masalah dengan lahan yang sudah ditanami warga, dengan pohon sawit di lahan-lahan yang mereka klaim sebagai tanah hak milik, berdasarkan bukti sertifikat yang dimiliki.

Sejauh ini, dari sertifikat yang sudah dicek, kebanyakan dikeluarkan sekitar tahun 1990- an. Artinya, lebih muda dari penetapan kawasan tersebut. Meski sebagian warga ada yang mengaku memiliki sertifikat, jauh sebelum penetapan kawasan. Namun, hal itu belum ada yang terbukti.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak BPN, mengapa warga bisa memperloleh sertifikat di atas lahan konservasi. Beberapa sertifikat, saat ini sudah diblokir oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Artinya, tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

Beberapa warga cukup terbuka untuk menyelesaikan masalah aktivitas tambang dan lahan yang diakui telah dikelola secara turun temurun. Salah satunya adalah warga bernama Pangkas. 

“Pak Pangkas sangat welcome dengan kita. Aktivitas menambangnya juga sudah berhenti. Namun masalahnya, lahan di sekitar area tambang itu juga ditanami sawit,” ceritanya.

Untuk warga yang terbuka seperti Pangkas, tentu lebih mudah mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah yang ada.

Tangani dengan Cara Persuasif


Camat Kelam Permai, Maryadi berharap permasalahan yang terjadi di Bukit Kelam, bisa diselesaikan secara persuasif oleh pihak BKSDA. 

“Kita apresiasi juga pak Bharata datang untuk berkomunikasi dengan kita, sehingga beberapa waktu yang lalu kita fasilitasi pertemuan dengan tokoh adat maupun para penambang,” kata Maryadi, Rabu (22/11). 

Sebagai camat, ia menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian masalah tersebut kepada pihak BKSDA. “Sampai saat ini kita percaya sepenuhnya kepada pihak BKSDA sebagai pemangku kepentingan, atas wilayah yang masuk dalam zona koservasi tersebut. Silahkan lakukan pengawasan dan kontrol,” ujarnya. 

Sementara itu, Kapolres Sintang melalui Paur Subbag Humas, Iptu Hariyanto menegaskan, pasca adanya kecelakaan yang menewaskans satu orang warga penambang, pihak kepolisian sektor Kelam Permai langsung menutup lokasi tambang tersebut.

“Langkah cepat diambil dengan menutup lokasi tambang sebagai antisipasi dengan berbagai alasan terutama faktor keamanan,” ujar Hariyanto. 

Untuk proses dan langkah-langkah selanjutnya, juga sudah ditangani oleh Polsek Kelam Permai. Intinya, hal itu dihentikan demi keamanan dari warga pekerja itu sendiri. 

Polres Sintang juga mengimbau masyarakat, tidak mengambil risiko dengan tetap menambang, tanpa perlindungan alat keamanan. "Pekerja yang lain juga kita harapkan menggali batu jangan dengan posisi yang berisiko. Namun, terkait larangan dan sanksi, sebenarnya ini yang lebih berwenang tentu BKSDA karena berada di wilayah konservasi," imbuhnya.

Kapolres berharap, kedepan pihak BKSDA bisa berkoordiansi secara lebih intensif dengan pihak Polsek setempat, terlebih wilayah konservasi tentu sudah ada aturan yang jelas, bagaimana pengelolaannya. 

“Dengan adanya kejadian seperti yang kemarin timbul korban jiwa, setidaknya bisa dijadikan pelajaran dan peringatan kepada mereka, agar tidak sembarangan menggambil batu di lokasi-lokasi yang jelas dilarang. Tentu kedepan koordinasi dengan BKSDA kita harapkan akan lebih baik," tandasnya. (nak/lis)