Pemkab Sintang Sosialisasikan Perda Tata Ruang

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 71

Pemkab Sintang Sosialisasikan Perda Tata Ruang
SOSIALISASI - Sosialisasi Perda Nomor 20 tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036, berlangsung di Hotel My Home Jalan Lintas Melawi Kota Sintang, Senin (4/12). (SP/Nana)

Ingin Wujudkan Ruang yang Produktif


Bupati Sintang, Jarot Winarno
"Kita berharap lewat Perda ini nantinya akan mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif, dan berkualitas, sehingga mampu mendukung pencapaian visi yang telah kita canangkan"

SINTANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang melakukan sosialisasi kedua terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036.

Pelaksanaan sosialisasi yang berlangsung di di Hotel My Home Jalan Lintas Melawi, Kota Sintang, Senin (4/12) tersebut, bertujuan memberikan informasi dan pemahaman terkait arah dan kebijakan yang termuat di dalam  RTRW Kabupaten Sintang (2016-2036).

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa urusan penataan ruang memiliki nilai strategis yang tinggi terhadap kemajuan setiap daerah. Sebab entitas ruang menjadi komoditi yang berharga, dan sebagai penentu bagi urusan pemerintahan lainnya. 

"Oleh karenanya Pemda selain harus mengawal dengan optimal perencanaan tata ruang, juga dituntut mampu melaksanakan kebijakan tata ruang daerah secara maksimal, " ujar Jarot. 

Saat ini kata Jarot,  ada tiga isu besar terkait penataan ruang, yakni isu konflik ruang, di mana semakin meningkatnya hubungan antara dua pihak atau lebih, yang merasa memiliki kepentingan sehingga tidak sejalan atau bertentangan terkait ruang. 

Kedua isu pemanfaatan ruang, yaitu rumitnya mendamaikan pemanfaatan ruang untuk kepentingan sosio-ekonomi yang berjangka pendek, dengan kepentingan pelestarian  ruang yang berdimensi jangka panjang. 

"Isu ketiga yakni pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan, " ungkap Jarot.

Melalui Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036, Jarot berharap dapat mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang produktif. 

"Kita berharap lewat Perda ini nantinya akan mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif, dan berkualitas, sehingga mampu mendukung pencapaian visi yang telah kita canangkan, " imbuhnya.

Bupati menegaskan langkah selanjutnya yang terpenting setelah adanya kebijakan tersebut adalah, mensosialisasikannya kepada seluruh stakholder yang ada. Menyatukan persepsi sehingga mampu menghadirkan dukungan.

"Koordinasi yang kuat lintas pelaku serta mendorong partisipasi aktif dalam menerapkan perda RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036," tandasnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom mengatakan, bahwa dengan telah ditetapkannya Perda No 20 Tahun 2015 maka perlu dijabarkan ke dalam rencana rinci tata ruang. 

"Rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Kawasan perkotaan, " ujar Elisa.

Di dalam Perda No 20 tersebut juga, kata Gultom termuat 16 RDTR kawasan perkotaan dan tujuh kawasan strategis yang harus disusun oleh Pemkab Sintang, dalam rangka operasional dari RTRW tersebut. 

"Penyiapan penyusunan RTR kawasan strategis dan RDTR kawasan perkotaan. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perda, adalah merupakan dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan, " pungkasnya.

Pusat Pemerintah Harus Bergeser 


Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kartiyus menilai tata ruang wilayah, khususnya tata ruang kota Sintang sudah seharusnya diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini pembangunan.

"Sekarang memang sudah harus direvisi dan harus kita perbaharui tata ruang kota, karena banyak yang sudah tidak cocok lagi dengan pertambahan penduduk, kebutuhan masyarakat yang sudah berubah, " ujarnya.

Perpindahan pusat pemerintahan menurut Kartiyus, adalah hal yang mutlak dilakukan mengingat daya ruang dalam kota saat ini sudah tidak memungkinkan lagi. 

"Saya pikir pusat pemerintahan harus begeser ke pinggir. Walau begitu ini tetap kita pertahankan, jadikan kota lama, jadikan pusat bisnis saja," imbuhnya. 

Alasan tidak mungkin lagi mempertahanakan pusat pemerintahan, menurut Kartiyus adalah ketersediaan tanah milik Pemda Sintang. Karena kondisi kota yang sekarang memang sudah cukup padat oleh bangunan pusat bisnis dan rumah warga.

"Pemda ndak punya tanah lagi di kota. Satu-satunya solusi, ya kita harus membangun di pinggir. Di Jerora kita masih punya tanah Pemda 32 hektare, itu bisa dibangun untuk apapun," terangnya.

Hal ini juga perlu dipikirkan kata Kartiyus, mengingat Sintang bakal jadi pusat Provinsi baru, yakni Kapuas Raya. Meskipun hingga kini belum jelas kapan terealisasi namun itu sudah harus dipikirkan dari sekarang. (nak/pul)