Pemkab Sintang Evaluasi Pelaksanaan APBD 2017

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 156

Pemkab Sintang Evaluasi Pelaksanaan APBD 2017
ARAHAN - Bupati Sintang, Jarot Winarno saat menyampaikan arahan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBD 2018, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Senin (15/1). (SP/Nana)

Jarot Minta OPD Sering Ikuti Dirinya ke Lapangan


Bupati Sintang, Jarot Winarno
“OPD harus sering turun ke lapangan. Sering-sering ikut saya dan Pak Wakil  kunjungan kerja ke kampung-kampung, sehingga bisa menyerap aspirasi langsung dari masyarakat"

SINTANG, SP - Para pejabat di Lingkungan Pemkab Sintang dikumpulkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sintang, guna melakukan rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBD 2018, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Senin (15/1).

Jarot Winarno dalam kesemptan itu mendengarkan pemaparan evaluasi atas pelaksanaan ABPD Tahu 2017 dari Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

“Angka kemiskinan di Kabupaten Sintang masih cukup besar. Masyarakat kita yang sudah menikmati air bersih juga masih kecil yakni 19 persen, dan 50 persen masyarakat sudah menikmati aliran listrik, sisanya belum,” ujar kepala Bappeda, Kartiyus.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Joni Sianturi menilai, ada beberapa OPD yang tidak tuntas melaksanakan kegiatan di tahun 2017. “Saya berharap bisa menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 ini,” kata Joni.

Joni juga mengatakan, bahwa mulai Tahun 2018 ini juga akan diterapkan sistem E-tunai guna memastikan semua anggaran yang digunakan terpantau secara transparan.

“Sesuai komitmen nasional, kita juga ikut untuk melaksanakan E-Tunai, yang mana semua transaksi sudah dilakukan secara transfer ke rekening termasuk perjalanan dinas,” imbuhnya.

Joni menyampaikan bahwa jajaran Pemkab Sintang, juga sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri RI tidak boleh melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri, cukup di Pemprov Kalbar saja. 

“Kalau tidak tuntas, baru bisa ke Kemendagri dengan didampingi oleh pejabat Pemprov Kalbar,” terang Joni. 

Bupati Sintang, Jarot Winarno sendiri dalam kesempatan itu mengingatkan, agar terjadinya gagal kontrak di Tahun 2017 jangan sampai terulang lagi di Tahun 2018.

“Kita harus belajar dari kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2017. Saya ingatkan, per 21 Juli 2018 seluruh lelang proyek sudah selesai. Dan untuk proyek yang didanai APBN. Akhir Januari 2018 ini harus sudah ada yang dilelang. Untuk itu, segera lengkapi administrasinya,” pinta Jarot.

Jarot juga menekankan kepada seluruh jajaran di OPD, untuk mencurahkan segenap tenaga dan pikiran guna mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sintang. 

“OPD harus sering turun ke lapangan. Sering-sering ikut saya dan Pak Wakil  kunjungan kerja ke kampung-kampung, sehingga bisa menyerap aspirasi langsung dari masyarakat,” terangnya.

Jarot juga tegas meminta setiap OPD untuk mendukung realisasi percepatan program listrik masuk desa, untuk memberikan rasa merdeka kepada masyarakat. Hilirisasi produk juga harus  didorong semaksimal mungkin.

“Misalnya produk industri kecil masyarakat, kalau bisa masuk ke toko modern. Investor yang mau bangun pabrik harus kita sambut dengan baik, karena akan meningkatkan nilai guna barang serta menyerap tenaga kerja,” katanya.

Jarot mengingatkan, bahwa pada tahun 2018 akan ada beberapa event besar yang akan berlansung di Kabupaten Sintang, seperti pelaksaan Porprov, Festival dan Investasi Bukit Kelam, MTQ serta Harjad Kota Sintang.

“Karena itu saya juga mohon dukungan dari OPD dan seluruh masyarakat, karena efek dan manfaatnya sangat banyak bagi kita,” pungkasnya.

OPD Mesti Fokus


WAKIL Bupati Sintang, Askiman mengingatkan, bahwa tidak lama lagi akan dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan 2019, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

“saya mau mengingatkan, dalam merencanakan kegiatan pembangunan 2019 ini yang menjadi pedoman dan patokan dalam menyusun rencana kegiatan yakni penurunan angka kemiskinan, melalui peningkatan infrastruktur dasar, sanitasi, optimalisasi air bersih dan peningkatan  energi baru terbarukan. Jadi semua program dan kegiatan 2019 nanti kita arahkan untuk menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Wabub juga meminta semua OPD untuk fokus pada tugas pokok masing-masing. Ia menghimbau agar segera bekerja mempersiapkan administrasi pelaksanaan lelang proyek. 

“OPD juga harus memperkuat pengawasan internal. Saat Musrenbang nanti, mulai dari pemerintahan desa dengan ADD sampai Pemkab Sintang dengan APBD nya harus diarahkan, itu upaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan,” pungkasnya. (nak/pul)