30 Ormas di Sintang Belum Terdaftar

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 287

30 Ormas di Sintang Belum Terdaftar
Ilustrasi. Net

Diminta Segera Mendaftar


Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sintang, Budi Harto
"Ormas di daerah wajib mendaftarkan diri ke Kesbangpolinmas, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan"

SINTANG, SP - Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sintang, Budi Harto mengatakan, masih ada puluhan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Sintang yang belum mendaftarkan diri ke pihaknya. Dari 80 Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tercatat, baru 50 yang terdaftar.

"Ormas di daerah wajib mendaftarkan diri ke Kesbangpolinmas, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," ujar Budi, Minggu (25/2).

Budi mengatakan, syarat pendaftaran Ormas dipermudah. Kesbangpol tidak akan mempersulit hak berorganisasi setiap warga negara. Asalkan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta konstitusi dan ideologi negara.  

Ia menjelaskan, bagi Ormas yang kantor pusatnya bukan di Sintang, dan sudah terdaftar di pusat atau di daerah lain, maka cukup melaporkan diri saja. Namun Ormas yang berdiri di Sintang wajib mendafrakan organisasi tersebut ke Kesbangpolinmas. "Kami tidak mempersulit, jika persyaratan memenuhi sesuai UU maka kami layani," tegasnya.

Menurut Budi, Kesbangpol berhak melarang aktivitas Ormas yang melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan penistaan agama. 

“Tujuan dan fungsi dibentuknya Ormas adalah menjaga, memelihara serta menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara,” katanya.

Budi menjelaskan, Ormas terdaftar adalah Ormas yang telah penuhi berbagai persyaratan. Sedangkan Ormas tercatat adalah Ormas yang belum penuhi berbagai persyaratan, tapi telah tercatat di Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang. 

“Menurut PP, Ormas bisa didirikan oleh 3 tiga orang Warga Negara Indonesia (WNI) atau lebih, terkecuali Ormas berbadan hukum yayasan. Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum,” jelasnya.

Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sedangkan Ormas tidak berbadan hukum punya struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang sesuai AD/ART. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar usai mendapat pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ormas tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Jadi ada 22 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Ormas yang terdaftar. Salah satunya Ormas yang terbentuk harus memiliki aktivitas," katanya.

Setiap warga negara memang memiliki hak untuk berorganisasi. Tapi supaya kegiatan organisasi masyarakat ini legal dan diakui pemerintah, Ormas perlu mendaftarkan diri.

“Pemerintah juga enak untuk memonitor jika semua Ormas sudah terdaftar atau tercatat,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasih menyatakan fungsi dan peran Kesbanglinmas sangat penting bagi daerah. Apalagi di era sekarang, begitu banyaknya pengaruh asing yang masuk ke Indonesia.

"Sehingga peran Kesbanglinmas untuk menangkal pengaruh asing sangat dibutuhkan," katanya.

Tuah menginginkan, Kesbanglinmas harus melakukan pengawasan terhadap ormas ormas baru, sehingga semua kegiatan ormas dapat dipantau. Untuk itu, Kesbanglinmas memang harus menjadi lembaga yang lebih besar lagi.

"Agar lembaga tersebut bisa menjalankan fungsikan dengan maksimal sesuai aturan yang ada," pungkasnya.

Perketat Pengawasan Aktivitas Ormas


ANGGOTA DPRD Sintang, Anton menyarankan, agar Pemkab Sintang memperketat pengawasan terhadap aktivitas Ormas yang ada di daerah tersebut.

"Apalagi saat ini menjelang Pilgub. Jangan sampai ada aktivitas Ormas yang justru bertujuan menciptakan perpecahan di masyarakat," ujar Anton

Penangkalan terhadap aktivitas Ormas yang dapat memecah belah persatuan, dikatakan Anton harus dapat dilakukan sedini mungkin. Jangan sampai berlarut-larut.

"Saya juga menginginkan Pemkab Sintang lebih gencar melakukan pembinaan terhadap Ormas yang ada, sehingga aktivitas mereka tidak bertentangan dengan ideologi negara," pungkasnya. (tra/pul)