Perbaikan Sarana Pendidikan Terbentur Anggaran, Pemkab Butuh Dana Capai Rp700 Miliar

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 92

Perbaikan Sarana Pendidikan Terbentur Anggaran, Pemkab Butuh Dana Capai Rp700 Miliar
GEDUNG SEKOLAH - Salah satu gedung Sekolah Dasar (SD) milik pemerintah. Di Kabupaten Sintang, banyak bangunan sekolah yang kekurangan ruang kelas dan mengalami kerusakan. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan perbaikan mencapai Rp700 miliar.
Bupati Sintang, Jarot Winarno
"Jadi beban kita ini memang banyak, sehingga faktor lain di bidang pendidikan sangat berpengaruh sekali pada IPM"

SINTANG, SP – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, masih kurangnya infrastruktur pendidikan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang masih rendah. Dikatakan Jarot, pada tahun 2015 lama sekolah baru pada 6,7 tahun dan meningkat menjadi 6,9 bulan pada 2017.

Jarot  menergetkan lama sekolah masyarakat Kabupaten Sintang harus naik menjadi sembilan tahun dengan demikian tuntas wajib belajar sembilan tahun dapat tercapai.

Menurut Jarot, target tersebut baru bisa dicapai jika akses pendidikan gampang, lulusan Sekolah Dasar (SD) yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dekat. Kemudian yang SMP melanjutkan SMA mudah. Walaupun jauh harus ada rumah singgahnya.

“Jadi beban kita ini memang banyak, sehingga faktor lain di bidang pendidikan sangat berpengaruh sekali pada IPM,” Katanya.

Ia mengatakan, permasalahan kedaruratan sarana prasarana pendidikan terbentur dengan masalah anggaran. Namun ia meminta Disdikbud harus lebih giat mencari solusi yang bisa dilakukan lebih dulu.

"Kita harus bagi, mana yang kerusakannya berat dan mana yang kerusakannya ringan, yang kerusakan ringan itu sebenarnya dapat diperbaiki dengan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari masing-masing sekolah," terangnya.

Kemudian bagi yang kerusakan berat, barulah menggunakan dana transfer daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dari alokasi umum. Meskipun memang disadari untuk tahun 2018 dana tersebut mengalami penurunan sehingga jumlahnya terbatas.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Yustinus mengatakan untuk menuntaskan sarana pendidikan di wilayah Sintang dibutuhkan dana sekitar Rp700 miliar. 

"Kerusakan ruang belajar untuk sekolah dasar mencapai 40 persen, sedangkan SMP sekitar 30 persen," kata Yustinus ditemui di Sintang.

Dijelaskan Yustinus jumlah gedung SD di Sintang sebanyak 443 sekolah dan tercatat 618 ruang kelas rusak berat dan 1.807 rusak ringan.

Menurut dia untuk SD 61 yang dinegerikan, rata-rata baru tersedia dua ruang kelas, masing-masing sekolah masih kurang empat ruang kelas.

"Sintang masih kekurangan 244 ruang kelas SD," tutur Yustinus.

Untuk gedung SMP sebanyak 108 sekolah masih membutuhkan 34 ruang kelas baru. Dari 746 ruang kelas ada 77 mengalami rusak berat dan 621 rusak ringan khusus ruang laboratorium SMP 24 mengalami rusak berat.

Sementara untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun di wilayah Sintang memerlukan 400 SMP.

"Jadi diperlukan 392 gedung SMP baru yang rata-rata memiliki tiga ruang kelas," jelas Yustinus secara detail.

Dipaparkan Yustinus, tahun 2017, Pemkab Sintang hanya mampu menambah sembilan ruang kelas baru, enam rehab kelas, pembangunan satu unit mes guru. Sementara dari DAK, hanya bisa merehab 34 unit ruang kelas dan pembangunan 25 ruang kelas baru.

Tidak hanya itu, Yustinus juga menuturkan dari 446 rumah dinas guru sekitar 50 persen mengalami rusak berat rata-rata dibangun tahun 1980.

"Khusus rumah dinas guru Sintang masih memerlukan 664 rumah, apalagi kondisi rumah dinas tersebut sering dikeluhkan para guru," jelasnya.

Ditambahkan Yustinus, jika Rp700 miliar itu dibagi dalam lima tahun maka setiap tahun dibutuhkan Rp180 miliar, sedangkan tahun ini hanya mampu dianggarkan Rp20 miliar untuk pembangunan fisik. 

"Kalau hanya Rp20 miliar per tahun maka memakan waktu sekitar 35 tahun baru bisa dituntaskan, itupun pasti ada lagi yang mengalami kerusakan," tutur Yustinus. (tra/jee)