Polisi Serahkan Tersangka Kasus PETI ke Kejaksaan

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 63

Polisi Serahkan Tersangka Kasus PETI ke Kejaksaan
PENYERAHAN – Polisi saat menyerahkan tersangka kasus PETI ke Kejaksaan Negeri Sintang. Penanganan PETI di Sintang terus dilakukan tanpa pandang bulu. (Ist)
SINTANG, SP – Unit Reskrim Polsek Kota Sintang menyerahkan Sym (36), warga Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang yang merupakan tersangka kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sintang, Kamis (24/5).

“Proses penyidikan yang dilakukan terhadap kasus PETI telah dinyatakan lengkap  oleh JPU. Selanjutnya kami serahkan tersangka dan barang buktinya untuk diproses di pengadilan,” kata Kapolsek Sintang Kota, Iptu Ruslan Abdul Gani.

Di April lalu, belasan pekerja penambangan emas tanpa izin (PETI) diamankan Satuan Reskrim Polres Sintang, dalam operasi Peti Kapuas 2018 yang menyasar sejumlah lokasi dengan melibatkan 30 personil.

Operasi PETI diawali dengan penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang menjadi  Target Operasi (TO), dilanjutkan dengan tim menuju ke lokasi aktivitas PETI. Pada operasi itu, di Sungai Nenak Tembulan Dusun Baning Kota, polisi mengamankan 10 pekerja PETI dan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk penambangan ilegal.

Selain di lokasi tersebut, polisi juga menyisir lokasi aktivitas PETI di Desa Martiguna, Kecamatan Sintang. Di sini tujuh pekerja PETI diamankan beserta peralatan penambangan ilegal.

Kapolres Sintang AKBP Sudarmin menegaskan tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum pelaku PETI.

"Kita sudah buktikan mulai dari bandar besar sampai pekerja akan kita proses. Setiap yang ditemukan barang bukti melakukan aktivitas PETI sampai pengepul dan bandar akan diproses," tegasnya.

Terpisah, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, proses hukum terhadap pelaku PETI tetap harus dilakukan. Hanya saja, Jarot berharap penegakkan hukum tetap memandang aspek kemanusiaan.

"Mereka yang bekerja di eks Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sementara, yang dulunya pernah diterbitkan tapi sekarang tidak boleh, sebaiknya tidak diproses. Kalau hanya pekerjanya sebaiknya tidak diproses. Mungkin pemilik terutama tokenya, silakan diproses," katanya.

Jarot mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Kalbar untuk meminta menerbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bagi penambang.
"Kita pemkab hanya memberikan rekomendasi wilayah mana saja yang bisa dijadikan WPR sementara," katanya. (tra/jee)