Kementerian ATR Bahas Perbatasan Sintang, Tingkatkan Ekonomi Daerah dan Ketahanan Negara

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 48

Kementerian ATR Bahas Perbatasan Sintang, Tingkatkan Ekonomi Daerah dan Ketahanan Negara
TATA RUANG – Penyusunan rencana detail tata ruang perbatasan di Sintang antara Pemkab Sintang dan Kementerian Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Pembangunan perbatasan di wilayah batas negara di Sintang jauh tertinggal diban
Staf ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Ekonomi, Samsul Hadi
“Pembangunan perbatasan di Sintang masih sangat tertinggal. Kita harap pembangunan perbatasan di Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu bisa berjalan lancar dan cepat”

SINTANG, SP – Pemkab Sintang terus berupaya meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan di Sintang yang saat ini masih tertinggal. Upaya ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan digelarnya focus group discussion (FGD) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan di Desa Jasa, Dusun Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu yang digelar di Aula Bapeda Sintang, kemarin.

Staf ahli Bupati Sintang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Ekonomi, Samsul Hadi mengatakan, jika dibanding kabupaten lain di Kalbar, Sintang merupakan kabupaten yang paling tertinggal dalam pembangunan kawasan perbatasan.

“Pembangunan perbatasan di Sintang masih sangat tertinggal. Kita harap pembangunan perbatasan di Desa Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu bisa berjalan lancar dan cepat,” kata Samsul Hadi saat membuka forum diskusi.

Samsul berharap, penyusunan RDTR yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan yang berlaku.

“Selain itu juga harus diperhatikan orientasi sustainable development. Kami juga berharap, tim konsultasi dapat berkoordinasi dengan OPD terkait di Sintang,” harapnya.

Penyusunan RDTR fokus pada rencana pengerjaan tata ruang di kawasan Desa Jasa di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu. Kawasan ini merupakan lokasi prioritas darat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan strategis nasional dan termasuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kasubbid Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Hardian menyampaikan, diskusi bertujuan mewujudkan ruang di kawasan perbatasan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Selain itu, dengan adanya penataan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara.

“Kita juga mau mendorong pengembangan sektor-sektor lain, seperti ekonomi dan insfrastruktur di kawasan perbatasan negara,” kata Hardian.

Melalui pertemuan yang dilakukan bersama Pemkab Sintang, Hardian berharap dapat tersusun materi teknis RDTR di kawasan perbatasan negara di Jasa.

“Selain materi teknis, dalam pertemuan ini juga disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan peta tematik serta peta rencana kawasan,” pungkasnya. (hms/jee)

Warga Gunakan Produk Malaysia

Anggota DPRD Sintang, Melkianus meminta pemerintah untuk memperkuat sistem pengamanan dan keamanan di daerah perbatasan Sintang. Pasalnya, hingga kini daerah perbatasan masih sangat rentan dengan hal negatif.

“Salah satunya perdagaangan obat-obatan yang masih saja marak. Bukan itu saja, masyarakat perbatasan masih ketergantungan pada produk Malaysia. Ini secara otomatis memperkuat posisi ringgit dibanding rupiah,” kata Melkianus.

Contohnya dikatakan Melkanius, di daerah Ketungau Hulu. Setiap hari warga lebih memilih menggunakan produk Malaysia ketimbang Indonesia.

“Di daerah perbatasan kita, ada dua mata uang yang berlaku, dan rata-rata warga lebih menyukai mata uang asing dibandingkan rupiah,” jelasnya.

Menurut dia, menjadi tugas utama pemerintah pusat dan daerah, untuk menyediakan akses yang layak, sekaligus membuka keterisolasian daerah pedalaman perbatasan.

“Pemerintah wajib menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan kecamatan yang ada di Sintang. Keterisoliran daerah kita yang harus dipikirkan,” imbuhnya. (jee)