Minggu, 17 November 2019


Dewan Desak Pemerintah Realisasikan Kapuas Raya

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 65
Dewan Desak Pemerintah Realisasikan Kapuas Raya

Ilustrasi

SINTANG, SP - Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mendesak pemerintah pusat untuk mewujudkan keinginan masyarakat timur Kalbar guna membentuk Provinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Kalimantan Barat.

"Saya harap pemerintah tidak pilih kasih. Tidak hanya Papua saja yang dimekarkan. Kalbar butuh pemekaran. Kami masyarakat timur Kalbar ingin segera dibentuk DOB Provinsi Kapuas Raya," katanya.

Ia menyesalkan selama ini Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang sudah lama dinantikan masyarakat wilayah timur Kalbar tak kunjung terwujud sementara PKR kerap jadi “jualan” politisi ketika pemilu. Saat ini, harapan PKR bakal terwujud tumbuh kembali setelah Gubernur Kalbar memasukannya dalam salah satu prioritas ketika menjabat.

Harapan yang sama disampaikan Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny. Ia mengatakan dalam visi misi Gubernur Kalbar terpilih yakni Sutarmidji, sudah sangat jelas bahwa PKR merupakan salah satu fokus yang akan direalisasikan.

Ia yakin pemerintah Provinsi Kalbar masih konsen merealisasikan Provinsi Kapuas Raya. Apalagi, anggaran untuk pembangunan kantor sudah disiapkan.

“Soal keseriusan gubernur, saat orientasi anggota DPRD beberapa waktu lalu Kepala Bappeda Provinsi Kalbar menyampaikan bahwa sudah dialokasikan anggaran untuk pembangunan kantor Gubernur di Sintang,” katanya.

Dikatakan dia, peran pemerintah kabupaten adalah menyiapkan tanah. "Saya rasa, untuk DPRD Sintang dan bapak bupati sudah siap menghibahkan tanah untuk Pemprov tersebut,” bebernya.

Ronny mengakui, hingga saat ini DPRD Sintang belum punya kegiatan khusus untuk mendorong PKR agar cepat terwujud. Karena, saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang masuk.

Namun lanjut Ronny, DPRD Sintang selalu menguatkan Pemprov Kalbar untuk mendorong PKR agar bisa cepat terwujud. Ia juga mengaku siap jika diajak menemui Gubernur Kalbar untuk mempertanyakan progres PKR.

“Saya yakin beliau konsen dengan PKR. Yang kita pertanyakan adalah progresnya sudah sejauh mana,” jelasnya. (ant/ien)

Tahun Depan Kantor PKR Dibangun 

Gubernur Kalimantan Barat, Sutamidji berharap melalui seminar perencanaan pembentukan Kapuas Raya (PKR) untuk meningkatkan perekonomian daerah, dapat memantapkan berbagai hal terkait kelengkapan yang harus dipenuhi untuk proses tersebut.

"Untuk kesiapan PKR sebenarnya semua sudah siap, bahkan untuk lahan kantor pemerintahannya juga sudah disiapkan  Pemkab Sintang. Tahun depan, kita akan mulai membangun fisik perkantorannya, dimana ini menjadi bagian dari persiapan pembentukan PKR dari Kalbar," kata Sutarmidji usai menghadiri seminar tersebut di Pontianak, Sabtu (2/11) kemarin.

Dia berharap, dengan banyaknya rumusan yang ada, semua bisa satu suara dan jangan ada yang tidak pro untuk pembentukannya.

"Dalam waktu dekat, saya bersama Ketua DPRD Kalbar nanti akan segera menemui Kepala PPOD, kita akan menyampaikan bahwa dalam UU nomor 23 bahwa prioritas pemekaran adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan Kalbar merupakan salah satu provinsi tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pembentukan PKR dari Kalbar merupakan bentuk amanat UU yang harus dijalankan. Jika pembentukan Provinsi Kapuas Raya ini disetujui, maka dalam tiga tahun PKR akan menjadi provinsi persiapan dan untuk segala kebutuhan operasionalnya akan ditanggung oleh provinsi induk.

"Pagu anggarannya supaya jelas, PAD di lima kabupaten itu akan dikembalikan 70 persen untuk biaya oprasional. Kenapa jumlahnya 70 persen, karena itu merupakan hak dari pemerintah daerah dan untuk pegawainya beda, gajinya sudah dihitung dan itu ditanggung oleh APBN," katanya.

Untuk operasional kantor, lanjutnya, bisa digunakan dari anggaran PAD yang dikembalikan itu.

"Itu cukup, karena sudah kita hitung dan kita tidak akan mengusulkan jika tidak kita hitung-hitung dulu segala kebutuhannya," tuturnya.

Dia menjelaskan, saat ini, Provinsi Kalbar memiliki luas kurang lebih 147.307 Km persegi yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota yang ada dan lima kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara lain serta memiliki panjang perbatasan sekitar 971 Km.

"Karena luasnya Kalbar satu sepertiga dari Pulau Jawa, kemudian Kabupaten Kapuas Hulu jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Barat sehingga yang perlu dipikirkan bagi kita pemekaran Kalbar. Karena di provinsi lain yang memiliki luas lebih sedikit dari Kalbar bisa dimekarkan menjadi provinsi baru," jelasnya.

Jika Provinsi Kapuas Raya dibentuk, jumlah penduduknya akan menjadi 1,7 juta dengan tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menjadi perlu perhatian bagi pemerintah pusat terutama DPR RI. (ant/ien)