Minggu, 17 November 2019


Wujudkan Kehadiran Negara di Daerah Terpencil

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 116
Wujudkan Kehadiran Negara di Daerah Terpencil

SOSIALISASI - Sosialisasi materi dan media KIE Pro PN dalam penurunan stunting di Desa Nanga Serawai Kabupaten Sintang pada Selasa (5/11) lalu.

SINTANG, SP - Menempuh perjalanan 12 jam dari Pontianak, ibukota Provinsi Kalbar, Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Kalbar, sambangi masyarakat Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Kehadiran BKKBN tersebut guna menyosialisasikan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pengentasan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Kusmana mengatakan, BKKBN sebagai lembaga non kementerian yang mendapatkan amanah untuk menjalankan nawacita. Dimana masyarakat terpencil, perbatasan dan susah akses memerlukan pelayanan sesuai kebutuhan.

"Pada saat mereka memerlukan pelayanan dari negara maka kita sebagai wakil negara mencoba hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucap Kusmana saat diwawancarai usai sosialisasi materi dan media KIE Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dalam penurunan stunting di Desa Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, Selasa (5/11) lalu.

Selain di Desa Nanga Serawai, kegiatan serupa juga dilakukan di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. 

Kusmana menambahkan, kegiatan ini disamping melaksanakan nawacita ke lima yakni penyiapan sumber daya manusia, juga untuk menjawab nawacita pertama yakni negara hadir pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan.

Apalagi di Kecamatan Serawai, dari 38 desa hanya memiliki penyuluh KB sebanyak dua orang. Untuk itu, penyuluh memerlukan support agar semangatnya terus membara.

"Jangan sampai karena tantangan yang luar biasa dihadapi dengan kendor," ucapnya.

Ia menjelaskan kegiatan Pro PN yang dilakukan BKKBN lebih fokus kepada keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta). Karena BKKBN memiliki target baduta lepas dari stunting dan kekurangan gizi. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan penyiapan sumber daya manusia yang unggul agar Indonesia maju.

Dirinya juga menyampaikan, BKKBN bertanggung jawab dalam penyimpanan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta menjadi orang tua hebat bagi remaja dan balita.

"Di Kalbar kita lebih fokus terhadap masyarakat Kampung KB, karena wilayahnya jauh, perbatasan, terpencil, susah akses," tuturnya.

Seperti halnya yang dilakukan di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dengan perjalanan sungai hampir lima jam. Perjalanan tersebut harus ditempuh melalui Kabupaten Melawi.

Kegiatan semacam ini dikatakannya diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi keluarga. Agar keluarga menyiapkan secara biak untuk kehidupannya. Kemudian untuk remaja diharapkan tidak menikah di usia remaja.

"Karena secara psikologis remaja belum siap menjadi ibu dan ayah, juga secara fisik perempuan yang melahirkan dibawah usia 20 tahun sangat riskan melahirkan sumber daya kurang gizi," pungkasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Informasi, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Joni Andrigoniko mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Diakuinya untuk 34 Kampung KB biasa dan 5 Kampung KB stunting sudah memiliki program kegiatan.

Ia menyampaikan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB sebanyak 100 lebih kunjungan dalam satu tahun. Sinergitas dengan dinas terkait juga tetap dilakukan. Beberapa Kampung KB juga menjadi desa percontohan.

"Seperti Desa Pagar Baru menjadi desa percontohan yang pertama memiliki rumah data di Provinsi Kalbar," ucapnya.

Ia menambahkan, di desa percontohan juga dilakukan upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui peternakan ayam. Peternakan tersebut dilakukan pada Desa Nanga Jetak dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Dirinya juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program KB. Satu diantaranya adalah terbatasnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

“Ada 407 desa se Kabupaten Sintang dan hanya memiliki 31 orang PLKB. Ini sangat sulit bagi kita. Sebagai langkah antisipasi hal tersebut, dibentuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)," ungkapnya.

Joni menjelaskan saat ini jumlah PPKBD di Kabupaten Sintang sebanyak 754. Pada tahun 2020 seluruh desa di Kabupaten Sintang diharapkan bisa di isi oleh PPKBD. Saat ini hanya tersisa 20 desa yang belum terbentuk PPKBD. (dino/ien)

Hanya Memiliki Dua Penyuluh KB

Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang Florensius Minggu mengatakan, wilayah Kecamatan Serawai memiliki 38 desa yang terbagi di empat jalur sungai. Dengan luas wilayah yang sangat luas, kecamatan itu hanya memiliki dua orang PLKB. 

Hal tersebut tentu berdampak pada keterbatasan tenaga. Sementara luas wilayah yang sangat luas dengan 38 desa. Saat ini perkembangan pendudukan di Serawai dengan pasangan subur sebanyak 4.653. Kemudian dengan peserta KB sebanyak 4.210.

"Disisi lain kami juga dihadapkan dengan usia pensiun," ucapnya.

Dia menyampaikan, sebagai solusi, beberapa wilayah dijadikan prioritas. Yakni daerah yang jalurnya dekat dengan jangkauan kecamatan. Sementara untuk daerah yang jauh akan dilakukan pada kesempatan lain.

Dari seluruh wilayah Kecamatan Serawai ada empat desa yang memerlukan waktu tempuh setengah hari. Seperti di wilayah Desa Moroboi dan Desa Rentang Malam yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Tengah.

"Jalur lain yang tidak terlalu jauh dilakukan pelayanan secara bergiliran," tuturnya.

Florensius juga mengatakan untuk penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Serawai tidak terlalu bermasalah. Namun saat ini memang diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 600 orang.

Untuk pengguna MKJP terbanyak pada implan. Sementara untuk pil, suntikan hampir semua merata. Untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi non hormonal tetap dilakukan.

"Penggunaan alat kontrasepsi non hormonal sangat membantu akseptor dibandingkan yang hormonal seperti pil dan suntik," pungkasnya. (dino/ien)