Jumat, 13 Desember 2019


Jarot: Pemindahan Ibu Kota Jangan Rusak Kultur dan Filosofi Masyarakat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 54
Jarot: Pemindahan Ibu Kota Jangan Rusak Kultur dan Filosofi Masyarakat

SEMINAR - Bupati Sintang, Jarot Winarno saat menghadiri Seminar Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sintang ST. Agustinus di Aula Kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, belum lama ini.

SINTANG, SP - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan jangan sampai merusak kultur dan filosofi masyarakat asli Kalimantan. Karena itu, pemindahan ibu kota harus dipikirkan jauh-jauh hari, terlebih terkait culture shock atau perubahan budaya. 

"Jangan sampai pemindahan ibu kota ini merusak kultur dan filosofi masyarakat asli Kalimantan. Karena itu penting harus menjadi perhatian, terlebih kita ini adalah pulau budaya," tegas Jarot saat menghadiri Seminar Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sintang ST. Agustinus di Aula Kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, belum lama ini.

Seminar Nasional  yang mengusung tema "Relevansi Pemindahan Ibu Kota terhadap Kultur dan Filosofi Masyarakat Asli Kalimantan" itu juga dihadiri para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sintang.

Jarot pun menceritkan saat istrinya enam tahun bertugas di daerah Kuching, Malaysia, di mana di daerah tersebut dibagi dua bagian. Sebelah kanan merupakan kawasan umum, bisnis dan lainnya, sementara setelah menyeberang Jembatan Putra Jaya adalah kawasan Melayu asli. Jadi, selama enam tahun istrinya di sana, hanya boleh sewa rumah saja dan tidak boleh membeli proferty yang ada di kawasan tersebut. 

"Nah pengaturan-pengaturan seperti itu nanti sebelum ibu kota dibangun harus kita atur, mana daerah yang ndak boleh orang luar membeli proferty-nya, agar apa yang kita inginkan yakni pemindahan ibu kota itu tidak merusak kultur dan filosofi masyarakat asli setempat," jelas Jarot.  

Selain itu juga, kata Jarot seperti di daerah Condet Jakarta yang menjadi daerah cagar budaya masyarakat Betawi, dimana jika ada pembangunan, baik itu terkait perizinan, IMB dan lainnya jika tidak sesuai dengan budaya Betawi tidak dikasi izin. 

"Nah itu hal seperti itu juga harus kita atur pada pemindahan ibu kota nanti sebagai upaya untuk menjaga kultur dan filosofi masyarakat asli, masyarakat setempat agar tetap terjaga," terang Jarot. (hms)