Jumat, 13 Desember 2019


Cegah Korupsi Dana Desa

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 66
Cegah Korupsi Dana Desa

SOSIALISASI - Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Gedung Pancasila, Senin (25/11).

SINTANG, SP – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Gedung Pancasila, Senin, (25/11). 

Kegiatan ini sebagai upaya optimalisasi pengawalan dan pengamanan daerah yang meliputi pendampingan dan pendapat hukum, perencanaan dan pemanfaatan pembangunan, pengawasan serta evaluasi pembangunan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak piadana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Dalam sambutannya, Bupati Sintang Jarot Winarno yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintanhan Desa Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni,SH.M.Si, menyatakan,  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi Tonggak Ukur Perubahan Pradikma Pengaturan Desa.

“Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subyek dan ujung tombak pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyrakat, hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,” tegas Herkulanus.

Herkulanus menjelaskan, kewenangan yang diberikan pemerintah ini disertai juga dengan anggaran yang besar, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

”Besarnya anggaran desa tersebut, jika tidak dikelola secara baik, tidak mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efesien, bisa berimplikasi hukum pada masa mendatang,” katanya.

Dengan adanya pertemuan ini, dapat menjadi tempat untuk bertanya, berkonsultasi, ataupun pendampingan, karena pada pertemuan ini dihadirkan nara sumber berkopeten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Kapolres Sintang, Inspekturat Kabupaten Sintang, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Ketua Panitia Sosialisasi  Peraturan Perundang-Undanagan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Plt Kabag Hukum Sekda Kabupaten Sintang, Hengky Ariyanto,SH.MH mengatakan,  kegiatan yang dilaksanakan ini diikuti oleh seluruh OPD, camat, lurah dan kepala desa se Kabupaten Sintang, serta Ketua BPD, dengan jumlah seluruhnya sekitar delapan ratus orang peserta.

Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan piala bergilir dan piala tetap pemenang Lomba  Kadarkum tingkat Propinsi Kalbar. Kelompok Kadarkum ini nantinya akan mewakili Kalbar pada Lomba Kadarkum tingkat Nasional pada Tahun 2020 mendatang. (hms)