Kamis, 30 Januari 2020


Diskominfo Kalbar Sosialisasikan Perda RZWP3K

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 114
Diskominfo Kalbar Sosialisasikan Perda RZWP3K

SOSIALISASI - Diskominfo Kalbar melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Zonasi Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Kalimantan Barat, Selasa (3/12). IST

PONTIANAK, SP - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalimantan Barat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Zonasi Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Kalimantan Barat. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kalimantan Barat, Sukaliman mengatakan suatu produk hukum ketika sudah ditetapkan akan diletakkan dalam lembaran daerah dan di berita daerah, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan kepada khalayak ramai. 

"Perda ini perlu kita sebarluaskan, agar aturan daerah yang bentuknya penetapan yang basicnya pengaturan, ini sebenarnya untuk masyarakat, untuk dijalankan oleh semua, untuk mengatur pembangunan yang berwawasan. Sehingga program Sustainable Development Goals (SDGs) berlangsung terus," tutur Kadis Kominfo Kalbar, Sukaliman setelah selesai acara Talk show di Ruai TV, Selasa (3/12).

Perda RZWP3K bisa berjalan dengan lancar, kalau masyarakat mengetahui apa yang dibuat oleh pemerintah. Dalam mensosialisasikan ini Kominfo memfasilitasi instansi-instansi terkait untuk mensosialisasikan melalui media-media yang ada. 

Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, Sukaliman juga berharap sosialisasi ini meningkat kepedulian masyarakat untuk mau berkontribusi dalam mensukseskan Perda Nomor 1 tahun 2019 tersebut.

"Semoga masyarakat mau berkontribusi baik memanfaatkannya maupun mengelola atau melestarikan wilayahnya. Kami memang fungsinya penyebaran luasan informasi publik dan bertugas memfasilitasi sosialisasi ini, agar masyarakat mau terlibat," jelas dia.

Dia juga mengatakan sosialisasi seperti ini juga menghindari agar tidak ada perdebatan yang tidak subtansi. Apalagi Perda ini merupakan kepentingan bersama, disisi lain alam juga harus juga.

Jika semua pihak sudah mengetahui hak dan kewajiban, tugas dan fungsinya masing-masing diketahui, dengan adanya sosialisasi diharapkan konflik tidak ada. 

"Kita akan sosialisasi terus kebijakan pemerintah baik melalui media massa, maupun media sosial. Biar masyarakat nanti mengetahui apa saja kebijakan dari pemerintah ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi publik," pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dionisius Endy Vietsaman menjelaskan dibuatnya Perda Nomor 1 Tahun 2019 merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2007 Rencana Zonasi WP3K. Dinana dalam UU tersebut diamanatkan selambat-lambatnya UU tersebut ditetapkan wajib diikuti oleh turunan dimasing-masing provinsi berupa Perda. 

Kemudian Perda RZWP3K merupakan elemen pembangunan yang paling penting di bidang kelautan. Karena mengatur pengelolaan sampai kemanfaatan potensial kelautan dan pesisir di Kalimantan Barat. 

Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah. Yang tadinya 12 mil sepertinya milik kabupaten/kota, sekarang sudah milik provinsi. 

"Artinya wilayah kerja provinsi dan bidang saya itu mulai dari Sambas sampai Ketapang di semua kabupaten/kota pesisir yang ada di Kalbar itu di bawah saya," jelas dia.

Tujuan dari Perda RZWP3K tersebut pemanfaatan atau perencanaan pemanfaatan yang sama di semua wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalbar. Yang dimaksud dengan Zonasi, hanya kalimat lain dari pemetaan, dalam artinya Zonasi dalam hal ini mengenai tata ruang yang menyangkut laut. 

Ketika Perda tersebut diberlakukan, maka setiap perencanaan dan pengelolaan kelautan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut memiliki kepastian hukum. Perda no 1 tahun 2019 ditetapkan 17 Januari 2019. 

"Perda itu diamanatkan, bahwa dalam tata cara pelaksanaan diatur didalam Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub ini rencana Desember ini sudah selesai, dan tahun depan rencana saya akan melakukan kunjungan Sambas sampai Ketapang untuk mengetahui apa saja aktivitas yang ada di daerah sana," jelas dia. 

Pihaknya juga berkomitmen akan melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat baik melalui media maupun langsung turun kemasyarakatan. Karena masyarakat harus mengetahui mengenai Perda tersebut. 

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tergantung dari masyarakat atau investor, tentu harus sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. 

"Contoh Sambas sudah terkenal dengan penyu, kita bisa jadikan icon. Kubu Raya bicara pantai dan laut itu terkenal dengan mangrove itu kita tingkatkan. Intinya sesuai dengan potensi daerah lah," jelas dia. 

Ketika pengelolaan dilakukan oleh investor, salah satu kewajiban adalah melibatkan masyarakat minimal dalam pembangunan yang direncanakan tersebut. Yang jelas perusahaan harus melibatkan masyarakat, agar tidak ada saling dirugikan. 

Dia juga menjelaskan bahwa pembuatan Perda ini melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan laut dan daerah pesisir. 

"Perda Zonasi ini pada dasarnya memfasilitasi kegiatan mereka yang di laut dan pulau. Kita berharap adanya Perda ini bisa membangun laut Kalbar," jelas dia. 

Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Djumadi Parluhutan mengatakan Perda ini merupakan peluang untuk Kalimantan Barat, karena mengatur ruang-ruang untuk industri, pariwisata, perikanan dan potensi lainnya. 

Kemudian ada kepastian hukum juga ketika ada pihak-pihak yang ingin mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi yang saat ini masih banyak belum tersentuh. 

"Ini sebetulnya peluang untuk dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Kalau saya nilai pengelolaan wilayah pesisir relatif tidak banyak persoalan, potensi perikanan juga baik, dan pulau-pulau kecil banyak. Kalbar ini garis pantai juga panjang dan ini belum dimanfaatkan dengan maksimal," jelas dia. 

Dengan adanya Perda tentang RZWP3K ini seharusnya menjadi pembeda dalam pengelolaan potensi yang ada di Kalbar. Apalagi dalam Perda tersebut sudah mempunyai pengaturan ruang. 

Di sisi lain Djumadi berharap dalam aplikasi Perda ini tidak terjadi konflik, baik stekholder, dunia usaha maupun masyarakat itu sendiri. Karena Perda itu sudah mengatur pola ruang pengelolaan dan pemanfaatan potensi di masing-masing wilayah.

Menurut dia konsep pengelolaan akan kembali kepada pemerintah daerah. Karena akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan nanti. Yang pasti dirinya berharap semua pihak bisa mensikapi RZWP3K dengan positif. 

"Banyak potensi Kalbar yang dilirik oleh pusat. Bahkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Seharusnya Pemerintah daerah bisa melihat potensi-potensi tersebut," pungkasnya. (iat)