Selasa, 18 Februari 2020


Temenggung Diminta Pahami Fungsi Hukum Adat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 70
Temenggung Diminta Pahami Fungsi Hukum Adat

RAKOR FKAD - Wakil Bupati Sintang membuka Rapat Koordinasi Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang, di aula Hotel Cika, Jalan Oevang Oeray Sintang, Selasa (11/2).

SINTANG, SP – Wakil Bupati Sintang, Askiman, membuka Rapat Koordinasi Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang, di aula Hotel Cika, Jalan Oevang Oeray Sintang, Selasa (11/2).

Kegiatan yang bertema "Pemantapan Tugas dan Fungsi Temenggung dalam Rangka Sinergitas Tatanan Hukum Adat Dayak" itu, dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Imran.

Menurut Askiman, ketika membedah dasar dari persoalan apa yang menjadi tugas dan fungsi hukum adat, yang harus ditata dalam kepengurusan dan lembaga hukum adat Dayak, peranan temenggung harus bena-benar dilihat dari fungsi dan tugasnya serta struktur dari lembaga adat itu sendiri.

Tugas temenggung, kata dia, harus mampu mengatur dan membina kolerasi dengan hukum negara yang berlaku dalam tatanan hukum negara. Juga sebagai hukum adat, tata cara pelaksanaan hukumnya dan pelaksanaan kepengurusan sekitar adat harus dipahami dalam mengambil keputusan.

"Peran seorang temenggung, harus mampu mengkolerasi antar subsuku dengan ketua adat yang ada di desa-desa, sehingga mampu menjaga komunikasi yang baik.

Kepada lembaga adat yang ada, juga harus memiliki satu kepercayaan yang bagus sehingga akhirnya menjadi masyarakat adat yang memiliki budaya yang kuat," ujarnya.

Askiman berpesan agar fungsi sebagai temenggung jangan dijadikan kebanggaan, tetapi harus menjadi panutan dalam masyarakat adat yang beradab, yang mampu memimpin dalam suatu kelompok subsuku di daerah masing-masing.

"Temengung tidak hanya berdiri sendiri berdasarkan subsuku yang ada, namun peran temenggung dilahirkan sejak adanya peradaban masyarakat Dayak dan leluhur yang telah ada. Dan tugasnya merupakan yang berat. Jika temenggung melakukan kesalahan, akan mendapatkan hukuman dari alam dan para leluhurnya,” ungkapnya.

Askiman mengatakan, temenggung harus mempunyai beberapa kriteria, di antaranya gagah, kuat, bijaksana, adil, mempunyai ketetapan hati yang kuat, patuh dengan aturan adat yang ada. Juga mampu mengayomi semua masyarakat, menjadi panutan dalam lingkungan masyarakat karena sudah ada perjanjian dengan para leluhur dan alam. 

Askiman menilai, sekarang ini, sudah terjadi banyak pergeseran yang besar karena kurangnya pembinaan dan pengelolaan, serta perhatian yang baik dari para pemimpin  adat yang ada. Akibatnya, pelaksanaan hukum adat yang berlaku, sering disalahgunakan dalam pengambilan keputusan. 

 Pada tahun 2008 lalu, telah dilakukan musyawarah besar yang membuat masyarakat adat Dayak menyadari suatu kekuatan hukum di mata pemerintah. Dari situ, lahirlah lembaga dewan adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, yang mempunyai  payung hukum dan menjadi jabatan indepeden.

“Dengan kegiatan seperti ini, saya harapkan kepada para temenggung, harus mampu memahami tata cara pengadilan hukum adat. Harus kita sosialisasikan ke ranah desa, yang bisa mengatur perkara adat yang benar berdasarkan historis dan leluhur di setiap daerah masing – masing,” pungkasnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri sintang, Imran, juga menyampaikan fungsi dan tugas pihaknya dan para temenggung sama, yakni menyelesaikan perkara di dalam tatanan hukum masyarakat.

Menurutnya, dalam mengambil keputusan harus adil, tidak bisa membeda-bedakan. Segala sesuatu harus tetap dikomunikasikan.

“Akan tetapi, keputusan tetap diambil dalam ranah hukum yang berlaku. Hanya yang membedakan kita adalah peranan dalam tatanannya. Lahirnya hukum adat jauh sebelum hukum nasional ini ada, yang menjadi dasar tatanan hukum kita yang berlaku dalam masyarakat adat yang ada sampai sekarang,” ungkap Imran. (hms/lha)

Agenda Rutin

Ketua panitia, Banan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin program kerja Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) dalam melakukan evaluasi serta pencerahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Banan juga menambahkan, kegiatan serupa tentu dapat melahirkan manfaat yang baik bagi pihaknya. Sehingga ke depan, mampu memunculkan sinergitas yang utuh bagi penegakan hukum adat dan eksistensi masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang.

“Juga mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi pemikiran para temenggung dalam rangka mengaktualisasikan tugas pokok masing-masing tingkatan kerja,” ujarnya. (hms/lha)