Ponticity post authorKiwi 23 Maret 2020 165

Pilkada Dihadang Corona, KPU Kabupaten/Kota Tunggu Arahan Pusat

Photo of Pilkada Dihadang Corona, KPU Kabupaten/Kota Tunggu Arahan Pusat

PONTIANAK, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunda tahapan Pilkada Serentak 2020, akibat wabah virus corona (Covid-19) yang semakin merebak saat ini. Penundaan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tertanggal 21 Maret 2020.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman tersebut, disebutkan tahapan yang ditunda ada di antaranya menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun, KPU Kabupaten/Kota yang telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan.

Tahapan lainnya yang turut ditunda adalah pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan. Kemudian adalah menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), dan menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota diminta menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait. Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Viryan Aziz membenarkan hal tersebut. Namun, dia menegaskan, penundaan ini belum tentu mempengaruhi penjadwalan pemungutan suara.

"Belum tentu, kita melihat perkembangan Covid-19," ungkap Viryan.

Dia pun menuturkan, semuanya ini, termasuk penundaan tersebut, mengikuti perkembangan wabah yang ada. "Sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pertimbangan tersebut (perkembangan Covid-19)," paparnya.

Ketua KPU Kalbar, Ramdan memastikan ada penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 pada tujuh Kabupaten di Kalbar. Penundaan ini mempedomani KKPU dan SE KPU, yang telah diterima semua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ramdan menjelaskan, pelantikan PPS di 7 Kabupaten tidak semua ditunda. Karena dalam SK terdapat poin, yaitu dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja akan diatur kemudian.

"Untuk PPS yang belum dilantik itu di Sintang dan sebagian di Kapuas Hulu, ditundanya pelantikan PPS karena kondisi saat ini. Dimana dalam surat keputusan memang ada penundaan bagi daerah yang berdampak penyebaran Covid-19," kata Ramdan.

Menurut dia, KPU Kabupaten/Kota segera mensosialisasikan keputusan tersebut ke Partai Politik (Parpol) maupun bakal calon perseorangan. Tidak hanya itu, juga kepada stakeholder di masing-masing Kabupaten.

Ramdan sendiri belum bisa komentar, potensi akan adanya perubahan tahapan pencoblosan dan perhitungan suara, karena SK dan SE dari KPU RI hanya menunda empat tahapan tersebut.

Pelantikan PPS Serentak

Ketua KPU Kabupaten Ketapang,Tedi Wahyudin membenarkan terkait penundaan beberapa tahapan Pilkada termasuk di Ketapang. “Penundaan sesuai surat edaran dan keputusan KPU RI yang telah kita terima,” katanya.

Tedi menjelaskan, penundaan terhadap beberapa tahapan pada Pilkada diantaranya pelantikan PPS 22 Maret dan masa kerja PPS 23 Maret- 23 November 2020, dengan ketentuan pertama dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda dan kedua dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (Pemerintah

Daerah dan Kepolisian setempat).

“Untuk di Ketapang, PPS telah dilakukan pelantikan serentak pada Minggu (22/3) dengan terlebih dahulu berkoordinasi bersama pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya,” akunya.

Sementara KPU Bengkayang, telah menunda dua tahapan Pilkada Serentak 2020. Ketua KPU Bengkayang, Musa Jairani menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 dua  tahapan yang ditunda adalah pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 26 Maret-15 April 2020 dengan masa kerja PPDP tanggal 18 April-17 Mei 2020.

Sedangkan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari  Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bengkayang dan Penyampaian kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 23 Maret-17 April 2020, dan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tanggal 18 April- 17 Mei 2020.

"Untuk selanjutnya, akan menunggu arahan dari KPU RI tentang rentang waktu penundaan tahapan tersebut,” ucapnya.

Musa menambahkan, bahwa Pelantikan Anggota PPS se-Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan secara serentak pada Minggu (22/3) di masing-masing kecamatan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Mekanisme Pelantikan mengacu ke Surat Dinas KPU RI Tanggal 19 Maret Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020,” paparnya.

Di Sintang, KPU Kabupaten memutuskan menunda beberapa agenda tahapan Pilkada Serentak 2020, sebagai upaya bersama untuk mencegah penyebaran Corona Virus. Ada empat tahapan yang diputuskan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Sebelumnya tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan dalam Pilkada Serentak 2020, sudah dibuka oleh KPU Sintang. Namun, hingga saat terakhir belum ada satu orang maupun pasangan yang menyerahkan dokumennya ke KPU,” papar Ketua KPU Sintang, Hazizah.

Tunggu Arahan Pusat

Di Melawi, pelantikan PPS  tetap berlangsung di tengah wabah Covid-19.  Pelantikan digelar serentak pada Minggu (22/3) di seluruh Kecamatan oleh PPK setempat.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo menerangkan, kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal mengingat persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari dan kasus virus corona di Melawi belum parah. 

"Hanya tetap diimbau ke PPK, untuk melaksanakan prosesi pelantikan saja, tanpa adanya kegiatan lain. Disarankan menjaga jarak, memakai masker, dan tidak bersalaman. Kalaupun salaman cukup pakai salam KPU melayani, setelah itu PPS diminta untuk kembali ke daerahnya masing-masing," katanya.

KPU pusat, lanjut Dedi telah mengeluarkan keputusan KPU RI Nomor 179/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penundaan ini meliputi pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan Paslon Perseorangan, pembentukan PPDP dan pemutakhiran data pemilih.

"Hanya di Melawi tidak ada verifikasi faktual calon perseorangan karena tidak ada Paslon Perseorangan yang mendaftar sehingga tak berpengaruh bagi kita. Kami sebagai penyelenggara dibawah tetap menunggu arahan dari pimpinan di atas," jelasnya. 

Terkait PPS, Dedi mengatakan sesuai dengan edaran KPU, masa kerja PPS nantinya akan diatur kembali sampai kondisi situasi pasca wabah Covid mereda. Diakui Dedi, penundaan tahapan tentunya akan berpengaruh pada Pilkada, khususnya untuk tahapan yang ditunda. (iat/teo/nar/eko)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda