Ponticity post authorShella 26 Maret 2020 222

Tim Pemantau Covid-19 DPRD Kalbar Sambangi Posko Dinkes

Photo of Tim Pemantau Covid-19 DPRD Kalbar Sambangi Posko Dinkes MEMANTAU - Tim Pemantau Covid-19 DPRD Provinsi Kalbar memantau gugus depan kasus covid-19 di Posko Dinas Kesehatan Kalbar, Kamis (26/3). IST

PONTIANAK, SP - Tim Pemantau Covid-19 DPRD Provinsi Kalbar memantau gugus depan kasus covid-19 di Posko Dinas Kesehatan Kalbar, Kamis (26/3).

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan, dari hasil pemantauan di posko dan hasil pertemuan pihaknya dengan Dinas Kesehatan, disimpulkan bahwa Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan uluran tangan dari pusat.

Bantuan yang dibutuhkan, seperti sarana dan prasarana alat kesehatan yang sangat diperlukan oleh paramedis di Kalbar.

“Kami sebagai pejabat publik dan pejabat, politik tentunya ada juga koordinasi dengan pusat. Kita berkoordinasi dengan kawan-kawan dan pengurus pusat. Bagaimana gerakan penanggulangan bencana covid-19 ini dari pusat betul-betul bisa cepat terealisasi,” ujarnya.

Beberapa hari lalu, kata dia, Presiden Jokowi memberikan bantuan alat kesehatan(alkes), seperti rapid test untuk masing-masing provinsi. Namun sampai sekarang, alkes yang dikirimkan belum sampai dan masih dalam proses pengiriman dari pusat ke daerah-daerah.

“Inilah fungsi kami sebagai tim pemantau, melihat sejauh mana penanggulangan kasus covid-19 ini oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga, bisa cepat teratasi dan ada solusi-solusi, sehingga apa yang kita takutkan tidak terjadi di Kalimantan Barat,” terangnya.

Syarif Amin juga mengungkapkan, dari Surat Edaran Sekda belum lama ini, ada pemotongan anggaran dana masing-masing OPD perjalanan yang dilakukan oleh Gubernur. Pihaknya mendukung hal tersebut selama dana itu benar-benar tepat sasaran.

“Oleh karena itu, kami membentuk tim ini salah satunya adalah dengan mengawasi dan memantau sejauh mana anggaran itu tepat guna, tepat sasaran yang memang diharapkan Pak Gubernur,” katanya.

“Jangan sampai Pak Gubernur punya visi atau kebijakan, tapi yang di bawah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk Sekretariat DPRD Rp14 miliar yang dipotong dan diperuntukkan untuk mengatasi kasus covid-19 ini,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, anggota DPRD kalbar, Angeline Fremalco menuturkan, dari hasil pertemuan pihaknya dengan Kepala Dinas Kesehatan, ia mengaku sempat menanyakan tentang kondisi kesehatan tenaga medis yang menangani kasus covid-19 di Kalbar.

“Kita merasa bahwa kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan para petugas kesehatan. Memperhatikan kesehatan mereka karena mereka bekerja ekstra di situ dan sangat berisiko,” tuturnya.

Menurutnya, dari apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesahatan, memang perlu beberapa tambahan untuk paramedis, bisa berupa makanan-makanan yang bergizi, juga susu dan ekstra puding.

“Kita ingin supaya masyarakat yang mungkin tergerak hatinya ingin membantu, juga bisa ikut andil dalam membantu. Dengan salah satunya, membantu tenaga medis kita untuk memberikan ekstra puding kepada mereka. Jadi nanti yang ingin membantu bisa lewat Dinas Kesehatan,” kata Angeline.

Sementara itu, anggota DPRD Kalbar lainnya, H. Miftah mengatakan, terkait masalah rapid test, jika memang masyarakat lebih utama dan prioritas, pihaknya bakal memprioritaskan masyarakat.

“Jadi, tidak ada bahasa atau istilah mesti orang-orang dalam mesti dulu atau anggota DPRD. Jadi, memang kita membentuk tim ini benar-benar fokus ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait masalah covid-19,” katanya. (*/lha)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda