PONTIANAK, SP - BPDPKS sebagai BLU di bawah Kemenkeu mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan, bertempat di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Barat pada tanggal 08 sampai 10 Februari 2023.

Kegiatan ini adalah salah satu upaya mendorong penguatan UMKM dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Keuangan khususnya di Wilayah Kalimantan Barat.

Rangkaian pembukaan acara ini diadakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Para Bupati di Kalimantan Barat serta dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan RI.

“Kemenkeu satu juga harus menjadi Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah berperan sebagai koordinator dari berbagai program strategis kewilayahan seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM, Regional Chief Economist, Joint Penerimaan, serta sinergi dengan pihak eksternal," ujar Wamenkeu, Suahasil Nazara saat pembukaan.

Rangkaian kegiatan meliputi seremoni pembukaan, berbagai talkshow Sinergi Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat, meliputi: Talkshow Segera Lakukan Pemadanan NIK - NPWP (DJP Kalimantan Barat), Lokakarya dan Temu Bisnis UMKM (DJBC) Kalimantan Bagian Barat), Talkshow: Pemberdayaan UMKM dalam Implementasi KKP Domestik (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat), Talkshow Lelang dan Amal (DJKN Kalimantan barat), serta Talkshow UMKM Go Digital (BPDPKS).

Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat dan BPDPKS, antara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Asosiasi Kelapa Sawit, serta Booth Kemenkeu satu.

Diakhir sambutannya, Wamenkeu juga berpesan agar Kemenkeu Satu perlu mengangkat marwah Kantor Kemenkeu di daerah, salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN.

"Pemahaman harus diperkuat, misalnya terkait perekonomian di daerah, APBD, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial, kondisi lapangan kerja, dan sebagainya termasuk juga sektor UMKM," kata dia.

Selanjutnya, kegiatan Kemenkeu Satu ini akan berlangsung selama tahun 2023 ini ke sepuluh provinsi yang dimulai dari Kalimantan Barat guna mendukung UMKM terus tumbuh melalui APBN dengan memanfaatkan transaksi digital agar mampu bersaing secara global.

Salah satu komitmen dukungan Kemenkeu kepada UMKM di daerah melalui APBN dapat dirasakan melalui skema Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM.

"APBN hadir melindungi dan menyejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. (*)