MEMPAWAH,SP - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji menghadiri kampanye dialogis sekaligus sosialisasi, dan silaturahmi di Jalan Parit Latong, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Sabtu (5/10).

Kehadiran Sutarmidji yang mengajak serta Calon Bupati Mempawah nomor urut 1, Mardan itu, sangat dinanti-nanti ratusan warga di sana. Pasalnya sangat jarang ada calon pemimpin yang hadir langsung ke desa yang terbilang cukup terpencil itu.

Kedatangan Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu, langsung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan sekitar. Salah satunya persoalan banjir. Mengingat wilayah Desa Jungkat persis dilalui aliran sungai (Parit Latong).

"Saya mewakili masyarakat, bersama masyarakat (yang hadir) sangat gembira kedatangan Calon Gubernur Kalbar Bapak Sutarmidji. Kami berharap Bapak Sutarmidji bisa membangun kampung kami, sangat memprihatinkan, masalah banjir belum selesai, sampai sekarang sungai masih sumbat. Ini (ketika hujan) air banjir, (pohon) kelapa-kelapa mati, selama ini kami menunggu pemerintah hanya berjanji-janji saja," ungkap salah satu tokoh masyarakat, Supandi.

Supandi berharap dengan kehadiran Sutarmidji di kampung mereka, ke depan akan banyak sentuhan pembangunan yang dirasakan. Selain persoalan banjir, juga akses jalan yang masih rusak, dan kecil.

"Harapan kami dengan kehadiran Bapak Sutarmidji bisa membangun kampung kami, kami siap mendukung Bapak Sutarmidji, mudah-mudahan bapak terpilih," ucap Supandi mendoakan.

Mendengar harapan dari masyarakat di sana, Sutarmidji menyatakan siap mengakomodir persoalan yang dihadapi warga, jika kembali terpilih sebagai gubernur di periode kedua. Ia menjelaskan, sebenarnya banyak pendanaan dari pemerintah yang bisa dikucurkan untuk pembangunan di desa. Salah satunya, disebutkan dia, ada program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Satu dewan itu satu tahun bisa merekomendasikan 40 (jalan) gang, atau saluran, yang satu paketnya Rp200 juta, bisa 40 (paket), harusnya punya komitmen yang itu (pembangunan desa)," ujarnya.

Mengenai banjir, Midji-sapaan karibnya menjelaskan setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing. Seperti saluran primer atau saluran utama, contohnya Sungai Kapuas, itu merupakan tugas pemerintah pusat lewat kementerian terkait. Lalu saluran skunder sebagai penghubung ke saluran primer merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov).

"Tapi kalau yang di sini (saluran tersier) tugas bupati (pemerintah kabupaten). Bisa dikerjakan gubernur tapi dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, itu pun kalau bupatinya enak diajak kerjasama. Kalau tidak, susah juga masyarakat, makanya pilih bupati yang sejalan dengan gubernur," ungkap Midji.

Namun demikian, ia memastikan siap membantu normalisasi parit tersebut. Bahkan janji itu akan ia tepati paling lama satu bulan setelah dilantik sebagai gubernur di periode kedua.

"Kalau misalnya nanti saya, dan Pak Didi terpilih, lalu janji sebulan setelah dilantik tidak mengeruk (normalisasi) parit yang banjir ini, karena untuk (aktivitas) pertanian, bapak datangi saja ramai-ramai ke Kantor Gubernur," janjinya.

Selain itu, Midji juga menyampaikan salah satu proyek pembangunan yang akan diperjuangkan ke depan, dan berdampak pada masyarakat di sana. Yakni pembangunan Jembatan Kapuas III.

Perjuangan untuk mewujudkan jembatan yang menghubungkan wilayah Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya ke Wajok, Kabupaten Mempawah itu, telah dilakukan di periode pertama kepemimpinannya. Dimana saat ini progresnya telah sampai pada tahap Feasibility Study (FS), dan Detail Engineering Design (DED).

"Saya ingin Kapuas III itu nanti di Wajok turunnya, di depan RRI, perencanaannya sudah selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa lobi presiden yang baru, Pak Prabowo, dan kawan-kawan DPR RI, supaya jembatan Kapuas III bisa diwujudkan. Kalau itu bisa diwujudkan nilainya itu Rp1,8 triliun lebih," ujarnya.

Untuk mewujudkannya, sebagai gubernur kelak, Midji siap menganggarkan melalui APBD Pemprov. Sehingga ada kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, dengan Pemprov Kalbar.

"Jalan pendekat kita (pemprov) yang buat, jembatannya pusat yang buat. Yang penting masyarakat bisa maju, kawasan ini akan maju. Bapak, ibu akan lihat kawasan Wajok, Jongkat akan maju, karena turunannya (jembatan) depan RRI, ke sini lagi ada tanah pemprov, itu turunnya di situ. Jembatan Kapuas III prioritas saya," pungkasnya.(ril)