Nasional post authorel 02 April 2020 188

Sidang Via Teleconference, Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara

Photo of Sidang Via Teleconference, Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara Sukiman

JAKARTA, SP - Pengadilan Tipikor Jakarta, menggelar sidang tuntutan kasus korupsi dengan terdakwa eks anggota DPR Dapil Kalbar, Sukiman. Sidang digelar melalui teleconference, karena mewabahnya virus corona di Indonesia. 

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, menuntut hukuman 8 tahun penjara terhadap Sukiman. Ia dinilai terbukti menerima suap dari Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Natan Pasomba, sebesar Rp2,65 miliar dan USD 22 ribu (sekitar Rp312 juta).

Sukiman juga dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menuntut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," ujar jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat tuntutan, Rabu (1/4).

Jaksa Wawan juga menuntut pidana terhadap terdakwa Sukiman, berupa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, Sukiman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar suap yang ia terima dalam kurun 1 bulan sejak putusan inkrah. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita untuk dilelang. Apabila masih tidak mencukupi, Sukiman akan menjalani pidana tambahan selama 5 tahun bui. 

"Menuntut hukuman tambahan kepada terdakwa Sukiman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana," ucap jaksa Wawan.

Kronologis kasus Sukiman, berawal saat Natan menyuap Sukiman, agar eks anggota DPR F-PAN itu mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017, APBN Perubahan TA 2017, dan APBN TA 2018.

Selain menyeret Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak, Natan Pasomba, ada pula Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy dan dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak, bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

Sukiman menerima suap itu melalui Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemengerian Keuangan periode 2015-2017 Rifa Surya dan tenaga ahli anggota DPR dari Fraksi PAN Suherlan.

Suap tersebut diberikan kepada Sukiman supaya Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018.

Jaksa pun menilai Sukiman telah melaggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (kum/pas)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda