PONTIANAK, SP - Bawaslu Pontianak mewaspadai bencana banjir saat proses pemungutan suara dalam pilkada serentak 2024 di Pontianak.

Seperti diketahui, cuaca ekstrem sedang melanda Pontianak sehingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Pontianak akibat intensitas hujan yang tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan pasang air Sungai Kapuas yang mengakibatkan banjir rob dibeberapa titik.

Kondisi ini perlu diantisipasi agar proses penyelenggaraan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetap berjalan dengan aman dan lancar. Permasalahan tersebut menjadi satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi bersama stakeholder dalam menyukseskan pengawasan pemilihan serentak pada Senin (25/11).

"Cuaca cerah saja kalau kadang mereka tidak punya kepentingan mereka enggan untuk datang ke TPS makanya kami perlu berkoordinasi seperti apa langkah yang tepat untuk diambil jika terjadi banjir saat hari pemungutan suara," ungkap Komisioner Bawaslu Kota Pontianak, Dina Diana Andrini.

Dina menambahkan pihaknya sengaja mengundang para stakehoder dalam rapat koordinasi tersebyt untuk pemantapan kesiapan pengawasan Bawaslu Kota Pontianak. Sebanyak 45 lembaga terkait terlibat dalam  momentum tersebut untuk kepentingan dalam mensukseskan Pilkada serentak di Kota Pontianak. 

Dikatakan Dina, Bawaslu Kota Pontianak juga mengundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lantaran jika terjadi bencana banjir maka akan menjadi alasan para pemilih untuk tidak datang ke TPS. Apalagi jika berkaca pada pemilu lalu saat hujan deras mengakibatkan terjadi banjir beberapa titik di Kota Pontianak.

"Nanti dilihat keparahannya bisa tetap berlangsung atau perlu ditunda hingga bencana mereda, Jika terjadi banjir dan mengakibatkan jika tidak bisa dilaksanakan (pemungutan) pada hari itu maka dilakukan pemilihan susulan atau lanjutan," jelas Dina.

Ia memastikan Bawaslu Kota Pontianak rutin melakukan patroli pengawasan keliling ke setiap kecamatan dan kelurahan untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Pihaknya pun telah menelusuri dan langsung menindaklanjuti berbagai informasi yang masuk. 

Sementara terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan.

"Untuk ASN belum ada laporan kami juga punya Pokja netralitas ASN di pokja itu ada unsur dari BKPSDM Inspektorat TNI dan Polri semua pihak berkomitmen agar masing masing jajarannya menjaga netralitas terkait pilkada serentak," pungkasnya. (din)