SINGKAWANG,SP - Dalam menghadapi peningkatan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Singkawang, moralitas yang kuat menjadi landasan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Pengalaman kami sebagai pendamping korban kekerasan dan kasus cabul terhadap anak di bawah umur mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kurangnya perhatian dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan DPRD terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum," kata Ketua LBH Rakyat Khatulistiwa (RAKA) Singkawang, Roby Sanhaya, Jumat (15/11).

Ketidakpedulian ini, katanya, menambah kekhawatiran akan terbiasanya masyarakat terhadap kasus-kasus ABH yang seharusnya ditanggapi dengan empati dan kepedulian tinggi.

Kurangnya dukungan moral dan keterlibatan dari masyarakat menyebabkan anak-anak yang terjebak dalam situasi ini merasa terpinggirkan.

Kemudian, lingkungan yang kurang memberi perhatian membuat mereka kehilangan panduan dan dukungan moral yang seharusnya membina dan melindungi mereka.

"Situasi ini sangat berisiko bagi anak-anak, yang rentan mengalami trauma mendalam atau bahkan berisiko mengulangi pelanggaran hukum akibat kurangnya dukungan nyata dari masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kasus ABH yang tidak ditanggapi serius akan berdampak luas, tidak hanya bagi anak-anak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat. Beberapa dampak dari ketidakpedulian ini antara lain, pertama, peningkatan kasus ABH: tanpa dukungan moral dan kepedulian dari berbagai pihak.

"Jumlah kasus ABH di Singkawang terus meningkat. Anak-anak semakin rentan terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum, baik sebagai pelaku maupun korban," ungkapnya.

Kedua, krisis nilai moral dalam masyarakat: kurangnya perhatian terhadap kasus ini menunjukkan degradasi nilai moral di masyarakat, yang mengindikasikan kurangnya empati dan kepedulian terhadap masa depan anak-anak.

Ketiga, trauma Psikologis pada anak, anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum akan berpotensi mengalami trauma berkepanjangan akibat minimnya dukungan, yang akhirnya dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional mereka.

Agar kasus ABH tidak dianggap sebagai hal yang biasa, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan, pertama, peningkatan sosialisasi dan pendidikan moral: pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas harus memperkuat sosialisasi tentang pentingnya nilai moral dalam perlindungan anak.

Kedua, penguatan peran lembaga pendidikan dan agama: lembaga pendidikan dan tokoh agama diharapkan aktif memberi pemahaman tentang pentingnya moralitas dan bahaya kekerasan serta pelecehan terhadap anak.

Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan DPRD. Pemerintah dan DPRD diharapkan mengambil peran aktif dalam mempromosikan kebijakan dan program yang memprioritaskan perlindungan anak serta penanganan kasus ABH.

Empat, pelibatan masyarakat dalam pencegahan kasus ABH: Masyarakat perlu didorong aktif melapor indikasi kekerasan atau pelecehan terhadap anak dan tidak segan melibatkan pihak berwajib.

Lima, pembangunan Rumah Singgah atau Shelter di Singkawang: Sebagai kota layak anak, katanya, sangat perlu ada rumah singgah atau shelter bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sementara. Program pencegahan kasus ABH yang masif juga harus digencarkan dengan komitmen kuat dari pemerintah dan DPRD.

Menurutnya, menangani kasus ABH adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pendamping atau aparat penegak hukum.

"Semakin cepat kita bertindak dengan kepedulian nyata, semakin besar harapan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Moralitas tinggi harus menjadi prinsip semua pihak agar Singkawang dapat menjadi kota yang peduli dan melindungi masa depan generasi muda," jelasnya.

Sebagai advokat dan Ketua LBH Rakyat Khatulistiwa yang telah mendampingi korban kekerasan dan kasus cabul terhadap anak.

"Kami berkomitmen untuk menyuarakan pentingnya moralitas dalam membangun masyarakat yang peduli dan inklusif. Kami mendorong seluruh pihak untuk bersatu menghadapi kasus ABH dengan empati dan tanggung jawab penuh," katanya. (rud)