Bakal Calon Ketua PWNU Kalbar, Dr. H. Syarif, S.Ag, M.A telah menyusun lima Grand Plan NU Kalbar masa khidmat 2022-2027.

Pada poin pertama grandplan ini, yakni dirinya akan melakukan Sistimatika Harokah (nizhâmiyatu al-harakah), yakni mengiringi gagasan Ketum PBNU tentang "The Governing NU" yaitu menjadikan pola kerja NU (PWNU Kalbar) seperti pola pemerintahan.

"Insya Allah kita bisa. Sistimatika harakah saya maksudkan: pertama, sebagai perilaku berkepengurusan yang jika merencanakan dan melaksanakan program harus ada ketersambungam dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, dan Ranting," kata Syarif.

PWNU dalam berprogram, terang Rektor IAIN Pontianak ini harus jelas dalam rangka mendukung dan atau mewujudkan program PBNU yang mana. Begitupun harus ada ketersambungan visi, misi, tujuan, progam, sasaran, dan target antara PWNU dan PCNU, MWCNU, Ranting.

"Sebagai contoh, PCNU berprogram harus mengacu kepada program PWNU. MWC harus mengacu kepada PCNU, dan seteruanya," terang dia.

Oleh karena itu, PWNU Kalbar harus memastikan terbangunnya infrastruktur organisasi.

Di antaranya berupa harus mewujudkan pembentukan struktur sampai ke tingkat ranting kalau perlu sampai ke anak ranting secara merata di seluruh kelurahan dan desa serta dusun di Kalimantan Barat.

Selain itu, pola perencanaan program harus dirancang berbasis kebutuhan struktur organisasi. Yaitu harus didahului dengan riset belanja masalah di setiap tingkat organisasi. Kemudian disusun berdasarkan skala prioritas, sampai pada strategi yang relevan.

"Stressing pada bagian ini adalah bagaimana PWNU Kalbar berprogram berbasis kesejajaran dan sejalan dengan program pemerintah. Dengan begitu akan terwujud pola kemitraan program pemerintah. Maksudnya kesejajaran program ini, dengan pintu MoU dengan pemerintah maka NU dapat melaksanakan program dengan pembiayaan oleh pemerintah, sekaligus menjadi penopang keterwujudan program pemerintah," bebernya.

Maka dari itu bagian yang juga sangat penting dalam sistimatika harakah ini adalah membangun dan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

"PWNU Kalbar harus ber-rekening tunggal," tegas dia.

Untuk semua itu, maka harus ada perubahan dan upgrading mainset. Juga harus diadakan penataan pola kerja pada semua unsur struktur organisasi termasuk lembaga-lembaga dan banom-banom. (*)