Pada poin ketiga dari Grand Plan NU Kalbar-nya, Balon Ketua PWNU Kalbar, Dr. H. Syarif, S.Ag, M.A ingin mewujudkan kemandirian NU Kalbar  dengan terwujudnya kemandirian ekonomi berbasis pesantren dan dengan penguatan lembaga pendidikan NU.

"Alhamdulillah jaringan telah ada," ungkap Syarif.

Dalam konsep kemandirian ekonomi ini, hal pertama yang harus dibenahi adalah juga tentang mainset. Bahwa harus dijauhkan dulu tentang mainset kemandirian ekonomi NU dengan pola hibah. Artinya tidak harus pemimpin NU itu orang yang kaya raya, sehingga pengurus dan pelaksanaan program tinggal 'nyedot' dari kekayaan pemimpinnya.

Sebab, terang dia, di samping hal itu tidak mendidik, juga tidak baik, oleh karena akan menciptakan mental patronase yang berlebihan. Itu artinya bermakna jauh dari kemandirian.

"Maka maksud konsep kemandirian ekonomi yang akan kita bangun adalah bahwa pertama, NU Kalbar harus mengawali dengan turut memiliki konsep pembangunan ekonomi untuk basis sinergisitas dengan pengampu pembangunan ekonomi yaitu umara," kata dia.

Kedua, pimpinan dan pengurus NU Kalbar harus tahu dan dapat membaca dan membacakan peluang-peluang ekonomi untuk jam'iyyah dan jamaah. Di sini harus dibangun karakter "sejahtera berasama". Harus dihindari karakter "mau hidup dan besar sendiri".

"Kate orang Pontianak "mo nyaman sorang jak". Ini, lagi-lagi persoalan maimset," ujar Rektor IAIN Pontianak ini.

Ketiga, aksi sinergisitas dengan umara dan steekholders yang lain, terutama para pengampu usaha yang ril di bidangnya. Tentu ekspektasinya untuk supaya mereka memberi peluang  yang ril juga kepada jam'iyyah dan jamaah NU.

"Keempat, kontinuitas-istimrâriyah sinergitas. Ini penting supaya dalam mewujudkan al-harakah al-iqtishâdiyah ini tidak hangat-hangat kuku, panas-panas hujan panas. Harus ada komitmen keistiqamahan. Ini tidak mudah karena keistiqamahan ini harus diampu oleh semua pihak. Tetapi selama komunikasi terus dibangun dengan semua pihak itu, saya optimis dapat terwujud," tutur Syarif.

Dalam jangka panjang mainset berkemandirian ekonomi--'aqliyatu al-istiqlâli al-iqtishâdiyah ini harus menjadi bagian dalam penguatan lembaga pendidikan NU.

Di NU ada Lembaga Maarif dan Lembaga Perguruan Tinggi. Dua lembaga ini, khususnya di Kalbar, harus mendapat porsi perhatian serius. "Listing persoalan lembaga pendidikan NU di kalbar ini cukup panjang dan agak jelimet," kata dia.

"Namun  berbasis optimisme, insyaAllah kita bisa mengurainya. Bagi saya persoalan lembaga pendidikan NU ini sangat penting dibenahi. Karena pendidikan adalah kanal terbesar dan utama untuk memasukan fikrah al-nahdhiyah. Dikarenakan dengan pendidikanlah fikrah al-nahdhiyah dapat ditanamkan secara sistimatis dan kontinu," papar Syarif.

Selain hal fikrah tersebut, pendidikan juga dapat sebagai kanal besar untuk mengkonstruk mainset, tak terkecuali tentang ber-kemandirian ekonomi.

Kemudian  dalam hal persoalan pendidikan, NU Kalbar juga perlu melakukan penguatan sinergi antar pesantren. Ini sangat penting dalam rangka mensistimarisir gerakan untuk sistimatisasi dan sinkronisasi pembentukam fikrah Al-Nahdhiyah--Tasykîlu Al-Fikrah Al-Nahdhiyah.

"PWNU Kalbar harus memotori ini dan harus menjadikan sebagai bagian dari program prioritas," tutup Syarif.(*)